KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Kota Banjarmasin menghadapi tantangan besar setelah menjadi daerah percontohan perluasan Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Hingga kini baru 8,1 persen warga yang mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), jauh dari target pemerintah pusat sekitar 30 persen.
Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, meminta Pemkot Banjarmasin mempercepat aktivasi IKD melalui strategi jemput bola hingga ke tingkat RT.
“Bersama Direktorat Jenderal Dukcapil, kami memilih Banjarmasin sebagai pilot project untuk jemput bola digitalisasi penerima bantuan,” ujarnya usai menghadiri Fasilitasi Pendaftaran Kependudukan di Aula Kayuh Baimbai, Jumat (7/8/2026).
Rifqi meminta seluruh ketua RT dilibatkan dalam mendata dan membantu aktivasi IKD. Serta seluruh ASN Pemkot Banjarmasin ikut turun tangan agar target tercapai dalam dua bulan ke depan.
“Saya yakin dengan kerja bersama dan semangat kayuh baimbai, target itu bisa kita selesaikan,” katanya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip Kota Banjarmasin, Helfian Noor, mengakui masih ada kendala di lapangan. Mulai dari keterbatasan SDM dengan hanya 1.805 kader Perlinsos, hingga persoalan jaringan internet dan kesiapan gawai masyarakat. Setiap warga yang mengurus administrasi kependudukan kini langsung kami arahkan mengaktifkan IKD, dan seluruh ASN Pemkot telah mengaktifkan identitas digital tersebut.
“Tahun ini kami optimistis bisa terus meningkatkan capaian sambil mengatasi berbagai kendala di lapangan,” pungkasnya.
