KALSELMAJU.COM, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanahlaut menggelar Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR di Pelaihari, Selasa (7/7/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dalam melayani hak informasi publik secara bertanggung jawab.
Bupati Tanahlaut, H Rahmat Trianto, melalui Asisten Administrasi Umum Setda Tanahlaut, H Achmad Taufik, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan kewajiban setiap instansi.
“Pemerintah tidak lagi cukup hanya bekerja dengan baik. Tetapi juga harus mampu menunjukkan bahwa setiap proses pemerintahan terlaksana secara terbuka, akuntabel, dan bertanggungjawab,” tegasnya.
PPID dan SP4N-LAPOR Harus Berjalan Beriringan
Bupati meminta seluruh perangkat daerah meruntuhkan ego sektoral yang kerap menghambat koordinasi antarinstansi. Kinerja PPID dan kanal pengaduan SP4N-LAPOR harus berjalan beriringan karena bermuara pada satu tujuan yang sama. Yakni membangun kepercayaan publik yang kuat. Kecepatan merespons keluhan dan aduan warga dinilai menjadi indikator utama kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat.
Tanahlaut sebenarnya telah mengantongi modal yang sangat baik. Pada Evaluasi Reformasi Birokrasi 2025, Tanahlaut mencapai target 100 persen dalam pengelolaan SP4N-LAPOR. Tanahlaut juga meraih predikat Informatif dalam Monitoring Keterbukaan Informasi Publik dengan skor 94,48.
Kendati demikian, seluruh PPID pelaksana diinstruksikan tidak cepat berpuas diri dan terus memperbarui konten informasi pada situs web resmi serta media sosial instansi masing-masing agar tetap relevan dan edukatif bagi masyarakat luas.
