KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mengalihkan anggaran sejumlah kegiatan yang batal terlaksana dalam APBD Perubahan 2026 untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, mengatakan salah satu kegiatan yang batal yakni rangkaian peringatan Hari Jadi Banjarmasin.
Anggaran kegiatan tersebut kemudian dialihkan untuk penataan sungai, pengerukan, perbaikan drainase hingga pemberian sembako kepada masyarakat.
“Jadi anggaran di perubahan ini dialihkan, menyentuh kepada masyarakat. Misalnya pada kegiatan penataan sungai, kemudian pemberian sembako kepada masyarakat, perbaikan drainase, pengerukan-pengerukan,” katanya, Rabu (7/10/2026).
Menurut Edy, pengalihan anggaran juga untuk mengoptimalkan serapan APBD dan menekan potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) pada akhir tahun.
Dengan APBD Banjarmasin sekitar Rp2,6 triliun, realisasi belanja 90 persen secara kasar masih menyisakan sekitar Rp260 miliar.
“Kalau hitungannya secara kasar APBD kita Rp2,6 triliun, jika semua SKPD menghabiskan 90 persen, karena akan ada sisa lelang maupun sisa efisiensi, kalau sisanya 10 persen berarti ada Rp260 miliar,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah mendorong SKPD mengoptimalkan belanja dengan mengalihkan anggaran dari kegiatan yang tidak terlaksana ke program yang lebih prioritas.
Selain Hari Jadi, sejumlah kegiatan lain yang tidak terlaksana yakni book fair pada bidang kearsipan, job fair pada Dinas Koperasi, serta Bakul Fest pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
“Seperti di Arsip ada book fair, di Koperasi ada job fair, di Disperdagin ada Bakul Fest. Karena semua kegiatan itu dibatalkan, maka dialihkan ke kegiatan yang menyentuh masyarakat,” sebutnya.
Pengalihan anggaran juga untuk mempercepat penanganan sungai dan drainase. Musim kemarau menjadi momentum untuk melakukan pengerukan sebelum memasuki musim hujan.
“Untuk percepatan kepala daerah, baik dalam penataan sungai, terlebih saat ini masuk musim kemarau untuk mengeruk. Maupun ke drainase, khususnya nanti di saat musim hujan menjadi atensi juga sebagai penanganan kejadian seperti tahun sebelumnya,” tuturnya.
Edy menegaskan pemerintah tidak harus memaksakan seluruh kegiatan yang telah terencana apabila kondisi dan kebutuhan daerah berubah.
“Tidak semua kegiatan yang harus terlaksana, karena mungkin ada pertimbangan menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini,” tambahnya.
Ia berharap anggaran dari kegiatan yang dibatalkan tetap terserap pada tahun berjalan. Untuk kebutuhan yang lebih mendesak sekaligus menekan potensi SiLPA.
