KALSELMAJU.COM, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin memaparkan kesiapan provinsi ini dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026, di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Rakorsus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago tersebut. Untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi potensi peningkatan karhutla akibat kondisi cuaca ekstrem.
Kalsel sendiri mempunyai luas wilayah sekitar 37.100 kilometer persegi. Jumlah penduduk sekitar 4,37 juta jiwa dan memiliki tantangan berupa bentang alam rawa serta lahan gambut yang rentan terbakar. Terutama saat kemarau panjang dan aktivitas pembukaan lahan.
Karhutla di Kalsel memiliki pola siklus tertentu, dengan kejadian besar tercatat pada 2011, 2015, 2019, dan 2023. Pada 2023, tercatat sebanyak 2.799 kejadian karhutla dengan luas area terbakar mencapai 190.394,58 hektare.
Daerah Prioritas Penanganan Karhutla di Kalsel
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kalsel menetapkan tiga wilayah prioritas penanganan, yakni area ring satu Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, wilayah utara yang meliputi sejumlah kabupaten seperti Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, serta sebagian Tapin.
Termasuk wilayah timur kawasan Pegunungan Meratus yang mencakup Tanahbumbu, Kotabaru, serta sebagian Tanahlaut.
Berdasarkan data SIPONGI periode 1 Mei hingga 17 Juni 2026, tercatat 492 hotspot dengan delapan kejadian karhutla dan luas lahan terdampak mencapai 33,52 hektare.
Hotspot tertinggi berada di Tapin sebanyak 300 titik, sedangkan luas lahan terbakar terbesar terjadi di Banjar sekitar 27,8 hektare.
“Vegetasi gambut mengering, muka air menurun, hotspot naik menjelang puncak kemarau Agustus–September 2026,” papar Muhidin.
Pemprov Kalsel telah melakukan berbagai strategi mitigasi, mulai dari penerbitan surat edaran kesiapsiagaan karhutla kepada kabupaten/kota, pemetaan wilayah rawan, sosialisasi pencegahan, latihan dan simulasi, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti embung, kanal, dan pintu air.
Kesiapan personel juga diperkuat dengan melibatkan 1.777 personel tim pemadam karhutla, 3.000 personel pendukung, tim pengolah data dan informasi, serta tim patroli dan komunikasi, didukung puluhan kendaraan operasional, mobil tangki, unit patroli, dan mesin pompa air.
Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan pengendalian karhutla menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional, ekonomi, hingga hubungan internasional.
Menko Djamri meminta seluruh pihak mengedepankan pencegahan dan respons cepat sebelum kebakaran meluas.
“Kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar menjadi kunci keberhasilan pengendalian karhutla,” tegasnya.
Rakorsus tersebut juga memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi rawan karhutla dengan ekosistem gambut luas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalsel.
