KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Realisasi pendapatan daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) Tehun 2025 menunjukkan hal positif. Target pendapatan dari semua komponen pada tahun 2025 sebesar Rp10,52 triliun. Tercapai hingga 103,99 persen atau Rp10,94 triliun.
Beberapa sektor pendapatan mencatatkan melebihi target. Penopang utamanya dari pendapatan asli daerah (PAD). Yang tercatata melampau target. Dari data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, PAD terealisasi lebih dari 100 persen.
PAD memberikan kontribusi signifikan dengan realisasi mencapai sekitar Rp5,18 triliun atau 113,11 persen dari target. Sektor pajak daerah menjadi penyumbang terbesar PAD. Pajak daerah terealisasi lebih dari Rp4,21 triliun atau sekitar 113,60 persen dari target.
Beberapa jenis pajak menunjukkan capaian tinggi, di antaranya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), serta Pajak Alat Berat (PAB) yang realisasinya melampaui target tahunan.
Namun demikian, Pajak Rokok dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tercatat belum sepenuhnya mencapai target. Pemprov Kalsel hanya kebagian opsen dari MBLB. Sementara pemungutan pajak kewenangan kabupaten/kota.
Selain pajak, kinerja retribusi daerah juga mencatatkan hasil positif. Retribusi daerah terealisasi sekitar Rp719,96 miliar atau 104,08 persen dari target.
“Retribusi jasa umum menjadi penyumbang terbesar, khususnya dari retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah (RSUD) yang dikelola BLUD,” papar Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil, Rabu (31/12).
Beberapa unit layanan mencatat realisasi menonjol, seperti RSUD Ulin Banjarmasin, RSUD H Moch Ansari Saleh, serta RSJ Sambang Lihum.
Pendapatan Daerah Kalsel yang di Bawah Target
Di sisi lain, terdapat pula beberapa pos retribusi yang realisasinya masih di bawah target, terutama pada retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan tertentu serta retribusi penyewaan alat.
Pada sektor retribusi jasa usaha, retribusi penyewaan kendaraan bermotor menunjukkan lonjakan signifikan dengan realisasi lebih dari 260 persen dari target, didominasi kontribusi dari Dinas Perhubungan dan sejumlah UPT terkait.
Adapun retribusi tempat penginapan, pesanggrahan, dan vila masih belum memenuhi target yang ditetapkan.
“Capaian ini menunjukkan membaiknya aktivitas ekonomi daerah serta optimalisasi pemungutan pendapatan daerah,” jelas Subhan.
Subhan bilang, pemerintah provinsi terus melakukan evaluasi terhadap pos-pos pendapatan yang belum optimal, sekaligus mempertahankan kinerja sektor yang telah melampaui target guna menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
