KALSELMAJU.COM, YOGYAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mempercepat digitalisasi keuangan daerah. Pemprov menargetkan seluruh titik pembayaran retribusi menggunakan sistem digital. Pemerintah juga memperluas penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Komitmen tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Botasupal Wilayah Kalsel Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Rabu (4/11/2026).
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, turut menghadiri pertemuan tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital. Langkah ini menyasar pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.
Muhidin menegaskan, Pemprov Kalsel harus terus memperkuat digitalisasi agar Banua mampu mempertahankan predikat terbaik nasional dan gelar Championship TP2DD.
“Terdapat tiga prioritas yang harus segera kita tuntaskan. Pertama, mengalihkan seluruh titik pembayaran retribusi daerah ke kanal digital,” ujarnya.
Selanjutnya, Muhidin mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memperluas penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Pemprov Kalsel juga harus merampungkan penyusunan peta jalan atau Road Map TP2DD periode 2027–2029.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel), Fathimatuzzahra, menyatakan kesiapannya mendukung penerapan transaksi digital dalam pengelolaan keuangan instansinya.
“Upaya ini kami lakukan melalui optimalisasi sistem pembayaran nontunai serta penguatan sinergi dengan Bank Kalsel untuk mendorong transformasi keuangan daerah,” ujarnya.
Fathimatuzzahra menambahkan, HLM TP2DD dan Botasupal 2026 juga membahas langkah pencegahan peredaran uang palsu melalui peningkatan penggunaan transaksi nontunai.
Melalui perluasan pembayaran digital, Pemprov Kalsel ingin mempermudah transaksi sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keamanan pengelolaan keuangan daerah.
