KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Bambang Heri Purnama, memfasilitasi pemulangan 38 jemaah umrah asal Kalimantan Selatan yang terlantar di Arab Saudi. Terkendalanya kepulangan jamaah karena kondisi keuangan salah satu penyelenggara perjalanan ibadah.
Sebagai bentuk kepedulian, seluruh biaya pemulangan para jemaah ditanggung menggunakan dana pribadi Bambang Heri Purnama tanpa melibatkan anggaran pemerintah maupun pihak lain.
Para jemaah jadwalnya akan bertolak dari Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, menuju Banjarmasin secara bertahap. Menyesuaikan jadwal penerbangan dan maskapai yang tersedia.
Bambang mengatakan langkah tersebut murni atas dasar kemanusiaan. Setelah mengetahui para jemaah tidak dapat kembali ke Tanah Air sesuai jadwal karena pihak travel mengalami kesulitan pendanaan.
“Saya tidak ingin para jemaah terlalu lama terlantar di Arab Saudi. Mereka datang untuk beribadah dan sudah seharusnya bisa kembali ke tanah air dengan aman. Karena itu, saya berinisiatif membantu proses pemulangan mereka menggunakan dana pribadi sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan,” ujarnya, Sabtu (1/8/2026).
Ia mengaku prihatin atas peristiwa tersebut. Menurutnya, penyelenggara perjalanan ibadah memiliki tanggung jawab penuh terhadap jemaah sejak keberangkatan hingga kepulangan.
“Saya sangat menyayangkan adanya kejadian seperti ini. Penyelenggara perjalanan ibadah memiliki tanggung jawab besar terhadap jemaah sejak keberangkatan hingga kepulangan. Peristiwa ini harus menjadi evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan masyarakat lebih terlindungi,” kata Bambang.
Bambang menjelaskan ia tengah berada di Arab Saudi bersama keluarga sejak 24 Juli hingga 5 Agustus 2026. Keberadaannya di negara tersebut memudahkan proses koordinasi sehingga pemulangan para jemaah dapat segera terealisasi.
Ia berharap seluruh jemaah dapat kembali ke Banjarmasin dengan selamat serta persoalan yang mereka alami segera memperoleh penyelesaian. Selain itu, Bambang juga mendorong pihak berwenang mengusut tuntas penyebab terlantarnya para jemaah dan memastikan adanya perlindungan hukum bagi korban apabila ada pelanggaran dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.
