KALSELMAJU.COM, PARINGIN – DPRD Kabupaten Balangan mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III segera menangani dampak banjir dan kerusakan lahan masyarakat akibat pembangunan Bendungan Pitap. Desakan ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin Ketua DPRD Balangan, Hj Lindawati, Senin (29/6/2026).
Dalam rapat hadir Wakil Ketua II DPRD Saiful Arif, Ketua Komisi III Hafiz Ansyari. Serta sejumlah anggota DPRD, kepala dinas terkait, perwakilan kecamatan, dan masyarakat terdampak. Namun BWS Kalimantan III tidak hadir meski wakil rakyat telah mengundang secara resmi. DPRD menyayangkan ketidakhadiran BWS yang menjadi instansi berwenang menangani persoalan tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Balangan, Hafiz Ansyari, menjelaskan bahwa dampak banjir di sejumlah desa sekitar Bendungan Pitap semakin mengkhawatirkan. Selain merendam permukiman, banjir juga merusak lahan pertanian dan perkebunan masyarakat.
“Kami sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan BWS Kalimantan III, namun hingga sekarang belum ada tanggapan maupun langkah konkret,” ujarnya.
Lindawati menegaskan DPRD akan terus mengawal persoalan ini hingga masyarakat memperoleh kepastian penyelesaian.
“Jika tidak ada tindak lanjut, DPRD siap membawa persoalan ini ke kementerian agar masyarakat mendapatkan perhatian yang semestinya,” tegasnya.
