KALSELMAJU.COM, PELAIHARI – Bupati Tanahlaut, H Rahmat Trianto, menghadiri Sinergi Nasional Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Desa di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Forum nasional ini memfokuskan pembahasan pada pengukuran tingkat kematangan sistem pengadaan sebagai indikator utama transparansi keuangan desa.
Dalam forum ini hadir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, Kepala LKPP RI, Sarah Sadiqa, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, serta sejumlah gubernur dan bupati dari berbagai daerah.
Menteri Yandri menegaskan pentingnya konsep kolaborasi octahelix dalam penguatan tata kelola desa yang mengintegrasikan peran pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, hingga media massa.
“Desa adalah wajah pertama negara. Kalau desa tertata dengan baik dan memiliki tata kelola yang berintegritas, maka Indonesia akan kuat,” ujarnya.
Forum ini juga memaparkan perkembangan Program Desa Antikorupsi yang berjalan sejak 2021. Hingga 2025, sebanyak 235 desa di berbagai wilayah Indonesia telah resmi menyandang status Desa Antikorupsi.
Bupati Rahmat menegaskan bahwa Pemkab Tanahlaut berkomitmen penuh mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan di tingkat desa.
“Kami berharap para kepala desa dapat meningkatkan pemahaman tata kelola keuangannya sehingga anggaran desa benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan terhindar dari potensi pelanggaran hukum,” ujarnya.
