KALSELMAJU.COM, AMUNTAI – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memimpin rapat koordinasi rencana pengendalian banjir kawasan Banua Anam di Aula Idham Chalid, Amuntai, Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu (11/2/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk merumuskan langkah terpadu penanganan banjir yang selama ini kerap melanda kawasan Banua Anam. Khususnya, Kabupaten Hulu Sungai Utara hampir setiap tahun mengalami genangan cukup luas.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan, Yasin Toyib, memaparkan peran pemerintah provinsi dalam perencanaan pengendalian banjir di wilayah tersebut.
Yasin menjelaskan, secara kewenangan kawasan Banua Anam masuk dalam wilayah sungai yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yakni Wilayah Sungai Barito. Sementara itu, kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berada pada Wilayah Sungai Cengal–Batulicin.
“Kendati kewenangan utama berada di pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi tetap berperan aktif melalui penyusunan berbagai kajian strategis sebagai dasar perencanaan pengendalian banjir yang terintegrasi,” jelas Yasin.
Ia mengungkapkan, Dinas PUPR Kalsel telah melaksanakan sejumlah kajian, antara lain feasibility study (FS) rencana Bendungan Kumap di Kabupaten Tabalong. Selanjutnya, FS Bendungan Pancur Hanau di Sungai Barabai juga telah berjalan. Selain itu, penyusunan masterplan pengendalian banjir untuk Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Seluruh kajian tersebut memuat skenario penanganan banjir jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
Untuk jangka pendek, penanganan akan berfokus pada optimalisasi saluran dan normalisasi sungai.
Pada jangka menengah, diarahkan pada pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti embung dan kolam retensi.
Sementara untuk jangka panjang, perencanaan mencakup pembangunan bendungan serta sistem pengendalian banjir terpadu lintas wilayah.
Sementara itu, Gubernur Muhidin menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen bersama dalam menyelesaikan persoalan banjir yang telah menjadi isu tahunan di kawasan Banua Anam.
Menurutnya, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu daerah. Oleh karena itu, harus menggunakan pendekatan kawasan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan seluruh pemerintah kabupaten di kawasan Banua Anam harus terus diperkuat agar penanganan banjir lebih efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
