KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Persoalan sampah dan genangan banjir masih menjadi simpul besar pembangunan Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan bahwa penyelesaian dua persoalan krusial tersebut tidak tertangani secara parsial, melainkan membutuhkan dukungan kebijakan lintas sektor hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Kantor Staf Presiden (KSP) di Aula Kayuh Baimbai, Senin (12/1/2026) sore.
Forum tersebut menjadi ruang dialog strategis untuk membahas arah pengendalian banjir kota serta pengelolaan sampah terpadu, khususnya rehabilitasi dan rencana pemanfaatan kembali kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, menegaskan bahwa Pemkot telah menyesuaikan seluruh perencanaan pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyusunan Detail Engineering Design (DED).
“Kami tidak ingin kembali ke praktik open dumping. Yang kami butuhkan adalah lahan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah. TPA Basirih kami harapkan bisa berfungsi sebagai TPST, bukan lagi tempat pembuangan terbuka,” ujar Yamin.
Ia menjelaskan, masih terdapat sekitar lima hektare lahan di kawasan TPA Basirih yang belum pernah digunakan sebagai lokasi pembuangan sampah. Lahan tersebut sangat potensial untuk pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
“Masih ada lahan yang terpisah. Itu yang kami harapkan bisa bermanfaat untuk pengolahan. Mencari lahan baru di dalam kota sangat sulit,” katanya.
Namun demikian, Yamin mengakui tantangan terbesar pengelolaan sampah perkotaan adalah penolakan masyarakat. Keberadaan fasilitas pengolahan sampah kerap memunculkan resistensi warga.
“Kalau kita tegas, anggapannya tidak berpihak pada masyarakat. Kalau kita lemah, sistem pengolahan sampah kita yang melemah. TPS3R di 52 kelurahan pun tidak akan sanggup jika berjalan sendiri-sendiri,” tuturnya.
Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi kebijakan dan ketegasan pemerintah.
“Mengubah kebiasaan masyarakat itu bukan satu atau dua tahun. Ada negara yang butuh 30 tahun sampai benar-benar bisa mengelola sampah dengan baik. Ini proses panjang,” tambah Yamin.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan komitmennya menjadikan hasil pembangunan sebagai tolok ukur utama keberhasilan kepemimpinannya.
“Kalau lima tahun tidak berhasil membawa perubahan, buat apa saya maju lagi. Saya ingin empat tahun ke depan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dampak sosialnya, kesejahteraannya, dan kemajuan kotanya,” tegasnya.
Selaraskan Program Prioritas Nasional Presiden Prabowo Subianto
Sementara itu, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Timothy Ivan Triyono, menyampaikan bahwa kunjungan KSP ke Banjarmasin bertujuan menyerap isu strategis daerah sekaligus memastikan keselarasan dengan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
“Kami datang untuk melihat langsung isu strategis di Banjarmasin. Ada dua isu besar, yaitu persoalan sungai atau drainase dan pengelolaan sampah,” ujar Timothy.
Ia menyampaikan, TPA Basirih saat ini tengah menjalani proses rehabilitasi akibat praktik open dumping yang sudah tidak diperbolehkan oleh regulasi. Ke depan, terbuka peluang untuk dilakukan alih fungsi kawasan tersebut.
“Dari TPA menjadi TPST, di mana sampah bisa dipilah, dikelola, bahkan dikembangkan ke arah waste to energy. Tentu ini memerlukan kajian dan telaah yang mendalam,” jelasnya.
Timothy juga menegaskan, KSP akan berperan sebagai penghubung antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan kementerian teknis terkait.
“Apa yang kami dapat hari ini akan kami sampaikan ke kementerian dan lembaga terkait, baik Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kementerian PUPR, agar bisa dicarikan solusi terbaik,” tutupnya.
