KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin bersama para bupati dan wali kota menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025. Laporan ini berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Selasa (23/12/2025).
Muhidin mengapresiasi capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sangat baik. Dari total 61 temuan sepanjang 2025, pemerintah daerah telah menyelesaikan sebanyak 90 persennya.
“Kami bangga karena dari temuan kemarin hingga hari ini sudah 90 persen terselesaikan. Meski demikian, memang masih ada beberapa yang harus dituntaskan,” ujarnya.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah potensi kerugian negara di Perusahaan Daerah PT Bangun Banua. Perusahaan ini sebelumnya sempat digeledah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Terkait hal tersebut, Muhidin menyatakan pihaknya akan menunggu hasil proses hukum yang saat ini masih berjalan.
“Nanti kita lihat bagaimana hasil dari kejaksaan. Yang pasti, dari 61 temuan selama 2025, 90 persen sudah terselesaikan,” jelasnya.
Muhidin juga mengapresiasi peran BPK RI Perwakilan Kalsel yang aktif memberikan arahan serta pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
Ia menegaskan bahwa LHP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk evaluasi dan perbaikan tata kelola keuangan daerah.
“LHP ini menjadi cermin dan bahan evaluasi agar anggaran benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Andriyanto menyampaikan bahwa penyerahan LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) merupakan wujud komitmen BPK. Komitmen ini untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Pada kesempatan tersebut, BPK juga memberikan apresiasi kepada daerah dengan capaian tindak lanjut tertinggi. Daerah tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Utara.
Andriyanto menjelaskan, pada Semester II Tahun 2025 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas 17 LHP. Namun, baru 14 LHP yang selesai hingga penyerahan, sementara tiga LHP lainnya pada awal Januari 2026 mendatang.
“Tiga LHP tersebut meliputi pemeriksaan kinerja ketahanan pangan, pemeriksaan pada BPD, serta pemeriksaan kinerja lingkungan,” jelasnya.
Adapun 14 LHP yang diserahkan hari ini terdiri dari tiga pemeriksaan kinerja. Selain itu, ada sebelas pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan tersebut baik yang bersifat tematik maupun portofolio.
