KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Polemik rencana penetapan Taman Nasional Meratus kembali mencuat. Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pihaknya bersama DPRD Kalimantan Selatan telah bersepakat membentuk forum bersama. Mereka akan membahas secara khusus persoalan tersebut.
“Forum ini dijadwalkan berlangsung setiap tiga bulan sekali dengan melibatkan kementerian hingga pemerintah daerah,” ujarnya.
Politisi Partai Nasdem itu menjelaskan, peran DPR RI adalah menghadirkan Menteri Kehutanan serta Menteri ATR/BPN. Sedangkan DPRD Kalsel akan mengundang para pemangku kepentingan di daerah.
“Tugas kami di DPR menghadirkan Menteri Kehutanan dan Menteri ATR/BPN, sementara DPRD Kalsel membawa stakeholder di daerah,” katanya.
Menurut Rifqinizamy, forum pertama akan berfokus pada penyelesaian perdebatan mendasar. Apakah usulan penetapan Taman Nasional Meratus penting atau justru tidak relevan.
“Tapi prinsip utamanya, kita semua sepakat Meratus harus dilindungi, bukan hanya sumber daya alam ekonominya, tapi juga masyarakatnya,” tegasnya.
Sementara itu, suara penolakan datang dari Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq. Ia menegaskan Aliansi Meratus tidak hadir untuk bernegosiasi, melainkan menyampaikan paparan tentang tata kelola dan tata ruang masyarakat hukum adat Dayak Meratus.
“Kami menyampaikan dokumen kertas kebijakan. Dan dalam hal ini mendesak Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mencabut semua proses usulan Taman Nasional ini,” tegas Raden.
Menurutnya, kebijakan top-down sangat bertentangan dengan kearifan lokal masyarakat adat. “Proses ritual dan kelola hutan bagi masyarakat adat tidak bisa dibatasi dengan batas administrasi. Apalagi zonasi seperti konsep Taman Nasional,” tambahnya.
Gelombang penolakan terhadap Taman Nasional Meratus sendiri terus menguat. Tak hanya datang dari masyarakat adat yang tinggal di kawasan Pegunungan Meratus. Hingga aksi demonstrasi dari Aliansi Rakyat Kalsel Melawan yang menggelar unjuk rasa pada 1 September lalu.
