KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan periode 2025–2028 resmi dilantik pada 19 Agustus 2025. Namun, bukannya tampil dengan visi, program, dan gagasan baru, komisioner justru memicu polemik terkait uang kehormatan.
Kondisi ini menuai sorotan dari Anggota DPRD Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau Bang Dhin, yang menilai publik seharusnya dapat melihat apa saja kerja nyata pasca menjabat, bukan polemik soal tunjangan.
“Seharusnya KPID Kalsel hadir ke publik dengan gagasan, program kerja, serta solusi konkret bagi penguatan ekosistem penyiaran di daerah. Publik menunggu terobosan dan inovasi, bukan justru polemik terkait tunjangan dan akomodasi,” tegas Bang Dhin.
Sebelumnya, proses seleksi komisioner KPID Kalsel juga sempat bersengketa hukum melalui gugatan di Pengadilan PTUN Banjarmasin. Gugatan tersebut melibatkan Gubernur Kalsel, DPRD Kalsel, serta tim seleksi, dan hingga kini masih belum tuntas. Situasi ini semakin mempertebal sorotan masyarakat terhadap kesiapan KPID baru dalam menjalankan amanahnya sebagai lembaga pengawas penyiaran.
Fasilitas atau Amanah Publik?
Anggota Komisi I DPRD Kalsel itu juga menyinggung bahwa polemik ini menimbulkan tanda tanya besar: apakah KPID benar-benar siap bekerja sesuai mandat atau hanya terkesan mengejar fasilitas.
Menurutnya, mekanisme anggaran bagi KPID bersumber dari alokasi hibah, sehingga pengelolaannya seharusnya berjalan secara internal kelembagaan, bukan menjadi konsumsi publik dengan kesan kasak-kusuk mencari pembenaran dalam pengelolaan keuangan.
“Kami berharap komisioner baru dapat segera menata diri, fokus pada agenda kelembagaan, dan membuktikan kepada masyarakat bahwa keberadaan mereka adalah untuk kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan pribadi,” pungkas Bang Dhin.
