KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terus mengawal ketat pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan kumuh. Salah satu upayanya dengan melakukan monitoring lapangan ke tiga kabupaten. Rabu (9/7/2025).
Kegiatan monitoring berlangsung di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Selatan (HSS), dan Tabalong. Tujuannya untuk memastikan pembangunan RTLH berjalan sesuai spesifikasi teknis dan benar-benar menyentuh warga penerima manfaat.
“Kunjungan ini bertujuan memastikan bahwa program peningkatan kualitas hunian benar-benar terlaksana dengan baik. Kami juga memastikan tepat sasaran,” ujar Kepala Disperkim Kalsel, Mursyidah Aminy.
Menurutnya, pengawasan langsung sangat penting agar kualitas pembangunan rumah memenuhi standar kelayakan dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Dinas juga menekankan pentingnya komunikasi antara pelaksana program dengan warga penerima. Mursyidah menilai pendekatan partisipatif seperti ini membuat program lebih transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Dengan turun langsung ke lapangan, kami bisa melihat kondisi nyata sekaligus mendengar aspirasi masyarakat. Ini pendekatan partisipatif yang selalu kami dorong dalam program perumahan,” tambahnya.
Berdasarkan hasil monitoring, progres pembangunan RTLH di sejumlah titik menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ada delapan unit RTLH di Desa Sungai Karias. Selain itu, 10 unit di Desa Paliwara yang sudah mencapai progres 60 persen.
Sementara itu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) 21 unit RTLH tepatnya di Desa Gambah Dalam dan telah selesai 100 persen. Semua sudah ditempati warga.
Selain itu di Kabupaten Tabalong, dua unit sedang dalam tahap pembangunan di Kelurahan Jangkung. Serta empat unit di Desa Jaro telah mencapai progres 80 persen.
Program peningkatan kualitas RTLH ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini untuk menekan angka kawasan kumuh serta mempercepat pemenuhan target hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
