KALSELMAJU.COM, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala) secara resmi menyampaikan. Draf perubahan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Tanahlaut pada Selasa (03/06) di ruang sidang DPRD.
Wakil Bupati Tala, H. M. Zazuli, mewakili Bupati H. Rahmat Trianto, memaparkan. Penyesuaian KUA-PPAS untuk menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan dinamika terkini. Hal ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja. Sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap visi-misi kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 serta persiapan Tanahlaut sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Selatan 2025.
Dalam draf perubahan tersebut, proyeksi pendapatan daerah meningkat sebesar Rp5,8 miliar menjadi Rp2,139 triliun. Kenaikan juga tercatat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik menjadi Rp246,6 miliar. Sebaliknya, dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar Rp58,8 miliar dan diperkirakan hanya mencapai Rp1,828 triliun.
Pada sisi belanja, usulan kenaikan mencapai Rp116,9 miliar sehingga total belanja menjadi Rp2,863 triliun. Pemerintah daerah memfokuskan tambahan belanja ini pada belanja modal, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Porprov 2025. Adapun belanja tidak terduga berkurang signifikan hingga 78,45 persen sebagai bagian dari upaya efisiensi.
Perubahan APBD 2025 untuk Pembangunan Daerah
Selain itu, Pemkab Tanahlaut juga mencatat adanya proyeksi penerimaan pembiayaan sebesar Rp815,7 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 dan pengembalian pinjaman. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tetap di angka Rp50 miliar untuk penyertaan modal ke bank daerah. Dengan demikian, masih terdapat surplus pembiayaan sebesar Rp42,1 miliar.
Wakil Bupati Zazuli menegaskan pentingnya dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Porprov, mengingat ajang tersebut diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal. “Pemerintah juga melakukan rasionalisasi belanja dengan memprioritaskan program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk pengalihan anggaran antar SKPD dan optimalisasi penggunaan SILPA,” ujarnya.
Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam proses pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan harapan perubahan APBD 2025 mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanahlaut.
