KALSELMAJU.COM, JAKARTA – Konflik internal di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menemui jalan islah. Atau kesepakatan berdamai. PWI Pusat sudah lama terjadi konflik internal. Antara kubu Hendry Ch. Bangun dan Zulmansyah Sekedang.
Setelah Dewan Pers menjadi penenagah pertemuan dua kubu yang berkonflik. Terjadi kesepakatan antara kedua kubu. Kesepakatan tercapai melalui negosiasi marathon di Jakarta, Jumat (16/5/2025) malam.
Baik kubu Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun dan Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa, Zulmansyah Sekedang sama-sama menerima kesekapakatan. Hendry terpilih sebagai Ketua Umum PWI melalui Kongres Bandung, 27 September 2023. Kurang dari setahun, awal 2024, PWI dilanda konflik internal, yang berbuntut Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta, 18 Agustus 2024. KLB PWI memilih Zulmansyah secara aklamasi sebagai Ketua Umum.
Berbagai usaha mediasi berjalan untuk mendamaikan kedua pihak. Kesepakatan Jumat malam adalah usaha menyelesaikan konflik tersebut. Dahlan Dahi, anggota Dewan Persn menjadi mediator kesepakatan itu.
Melalui negosiasi yang alot, dalam semangat persahabatan dan rekonsiliasi, Hendry dan Zulmansyah menuangkan poin-poin kesepakatan dalam dokumen bermaterai yang diberi nama “Kesepakatan Jakarta”.
“Semua harus melihat ke depan dengan semangat persatuan,” kata Hendry. “Ini semua untuk mengembalikan PWI yang sempat tertahan program kerjanya akibat perpecahan selama setahun.
PWI dengan anggota 30.000, tersebar di 39 provinsi, dan memiliki anggota bersertifikat sekitar 20.000 ingin terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Dan program peningkatan kompetensi dan kapasitas anggota dapat kembali berjalan baik,” tambah Hendry.
“Ini hasil yang luar biasa. Sejarah untuk PWI. Semoga PWI kembali guyub dan bersatu sesuai namanya Persatuan Wartawan Indonesia, baik di PWI pusat maupun di daerah,” komentar Zulmansyah.
Konflik Internal PWI Pusat Islah melalui Kesepakatan Jakarta
Negosiasi berlangsung selama sekitar empat jam, langsung antara Hendry dan Zulmansyah. Dahlan, yang duduk di tengah-tengah kedua tokoh pers itu, menjadi mediator.
Negosiasi berlangsung sangat alot di beberapa poin dengan debat panas. Namun, beberapa kali terdengar suara tawa yang keras.
“Bang Hendry dan Bang Zul tegas dan konsisten dengan prinsip masing-masing. Tapi kebesaran jiwa dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk pers Indonesia, untuk PWI, menjadi titik temu. Keduanya juga bersahabat. Negosiasi bermula dari sana,” komentar Dahlan.
Sebelum Hendry dan Zulmansyah bertemu langsung, mediskusikan poin-poin krusial melalui telepon. Dahlan juga meminta masukan dari tokoh-tokoh senior PWI.
Penandatangan Naskah satu halaman berisi Kesepakatan Jakarta akhirnya jelang tengah malam, berbarengan jabatan tangan dan tawa lepas. Dokumen tiga rangkap, di atas kertas materai, endry dan Zulmansyah serta Dahlan membubuhkan tanda tangannya.
Dokumen Kesepakatan Jakarta menyebutkan, kesepakatan berlandaskan semangat ketulusan, keikhlasan, dan tanggung jawab sebagai anggota PWI, masyarakat, bangsa, dan negara.
Kedua pihak menyadari konflik PWI harus selesai secepatnya melalui proses rekonsiliasi. “Kami sepakat bahwa proses rekonsiliasi tersebut menjunjung tinggi semangat persahabatan, persaudaraan, saling menghormati, saling menghargai, dan melupakan perbedaan masa lalu, serta fokus ke masa depan,” demikian tertulis dalam Kesepakatan Jakarta.
Dokumen itu juga tegas menyebutkan, penyelesaian konflik melalui Kongres Persatuan selambat-lambatnya 30 Agustus 2025 tahun ini. Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan kongres.
Untuk menyelenggarakan Kongres Persatuan, kedua pihak sepakat membentuk panitia bersama, terdiri atas tujuh orang steering committee (OC) yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan empat orang anggota.
Pembentukan Steering Committee (SC) juga bersama. Terdiri atas masing-masing seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, serta masing-masing dua orang bidang persidangan, pendanaan, dan akomodasi.
Kedua pihak akan mengirimkan nama-nama pengurus OC dan SC. Hendry dan Zulmansyah juga menyepakati poin paling penting, yakni calon ketua umum.
“Seluruh anggota biasa PWI berhak mencalonkan diri menjadi calon Ketua Umum PWI. Bila terdapat hambatan pencalonan karena masalah administratif atau hal lain yang muncul karena konflik PWI, maka hambatan itu akan ditiadakan/dihapuskan melalui mekanisme yang memungkinkan dengan semangat ketulusan, keikhlasan, dan persaudaraan sesuai prinsip-prinsip deklarasi ini,” demikian tertuang dalam Kesepakatan Jakarta.
Hendry dan Zulmansyah setuju untuk menyelesaikan beberapa topik yang belum sepakat secepatnya sebelum Kongres Persatuan digelar.
