KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Habib Yahya Assegaf, menyoroti ketidakmerataan anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), dan Hulu Sungai Tengah (HST).
Dalam rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, Habib Yahya mengungkapkan kekhawatirannya terhadap alokasi anggaran yang tidak merata.
Ia menyebut bahwa daerahnya kerap dianaktirikan dibandingkan wilayah lain, seperti Kabupaten Banjar, yang mendapatkan anggaran lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.
“Terkait anggaran, kami selalu menjadi anak tiri, apalagi jika melihat anggaran di Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Salah satu permasalahan yang ia temui di Kabupaten Tapin adalah kondisi gorong-gorong warga yang membutuhkan perbaikan. Saat hujan deras, air meluap dan menyebabkan banjir di beberapa titik. Hal ini ia dapati saat melakukan reses di Jalan Ahmad Yani, Desa Lokpaikat RT 007, Kecamatan Lokpaikat, Tapin.
“Gorong-gorong ini harus segera di perbesar. Masyarakat sudah meminta bantuan sejak sebelum musim hujan tiba,” katanya.
Selain itu, Habib Yahya membandingkan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Kalsel dengan Kota Surabaya, Jawa Timur. Menurutnya, pemerintah di sana lebih responsif terhadap keluhan masyarakat dan memiliki mekanisme yang lebih baik dalam menampung aspirasi.
“Di Jawa Timur, wakil rakyatnya memiliki Pokok Pikiran (Pokir) untuk menampung aspirasi masyarakat. Kita di sini masih tertinggal jauh,” jelasnya.
Sebagai Anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Tapin, HSS, dan HST, ia berharap alokasi anggaran pembangunan infrastruktur lebih merata, sehingga masyarakat di daerah tersebut bisa menikmati fasilitas yang lebih baik dan tidak terus-menerus tertinggal.
