KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel melakukan verifikasi data bagi pegawai non- ASN, sedikitnya ada 1.700 tenaga honorer yang perlu validasi. Proses verifikasi data non-ASN ini sangat penting untuk memastikan akurasi data. Verifikasi data non-ASN memastikan akurasi untuk kebutuhan administrasi.
Tujuannya agar dapat prioritas dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) kedepan. Dengan demikian, verifikasi data non-ASN memberikan peluang lebih besar dalam seleksi ini.
“Ini masa depan bagi para honorer agar bisa memberikan data dengan benar supaya dapat sesuai keperluan Biro Organisasi dan BKD,” kata Plh Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, M Syarifuddin, Kamis (13/2).
Syarifuddin menegaskan jika pemerintah sangat memperhatikan masa depan pegawai non-ASN.
Dari data yang masuk ke Biro Organisasi Setdaprov Kalsel sebanyak 2.500 non-ASN. Namun yang datang pada hari ini hanya 1.700 honorer.
“Verifikasi ini sebagai langkah awal untuk mengetahui data para honorer. Apakah benar sudah bekerja minimal dua tahun dan orang benar ada untuk masuk database, untuk honorer yang datanya masuk ke BKN sudah pastinya akan menjadi PPPK secara bertahap. Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” sahut Galuh Tantri Narindra, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel.
Semua honorer yang tervalidasi nanti akan mendapat priioritas untuk mengikuti tes CASN. Namun bagi tenaga non-ASN yang datanya sudah masuk ke BKN otomatis menjadi PPPK. Proses verifikasi data non-ASN akan diulang jika ada pengecekan lebih lanjut.
Adapun SKPD yang belum ikut hari ini, masih bisa mengikuti verifikasi di lain waktu.
“Jangan khawatir. Masih ada kesempatan. Surat akan disampaikan ke semua SKPD. Ini karena kesiapan dari kawan-kawan pokja yang terbatas, makanya hanya ada beberapa SKPD saja,” tutur Tantri.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan menambahkan, Gubernur Kalsel meminta tidak ada pemutusan kontrak terhadap tenaga honorer dengan masa kerja di bawah dua tahun. Verifikasi data non-ASN menjadi penting untuk kelanjutan kontrak.
“Namun, di tahun 2025 ini dipastikan tidak ada penerimaan tenaga honorer,” tutupnya.
