KALSELMAJU.COM, BATULICIN — Pemerintah Kabupaten Tanahbumbu mengevaluasi pelaksanaan program percepatan pencegahan dan penurunan stunting di 12 kecamatan.
Tim Aksi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPPS) Kabupaten Tanahbumbu melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) konvergensi stunting semester I 2026 pada 18–20 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, tenaga ahli pendamping desa, puskesmas, Balai Penyuluh KB, serta pemerintah kecamatan.
Monev dimulai di Aula Kecamatan Simpang Empat, Selasa (18/8/2026), dengan dipimpin Kepala Bidang PPM Bappedalitbang Tanahbumbu, Sri Rahayu.
Sri mengatakan monev bertujuan memperkuat pembinaan TPPS kecamatan sekaligus mengevaluasi pelaporan kinerja melalui Web Aksi Konvergensi Stunting Bina Bangda.
Selain itu, evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan rencana kerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk semester II 2026.
Tim memantau 14 indikator capaian intervensi spesifik stunting yang menyasar remaja putri, ibu hamil, dan balita.
Hasilnya, sejumlah wilayah masih membutuhkan intervensi tambahan. Di antaranya berada di wilayah kerja Puskesmas Pulau Tanjung, Karang Bintang, dan Batulicin 1.
Sebaliknya, Puskesmas Mantewe dan Simpang Empat menunjukkan capaian positif dalam menekan prevalensi stunting.
Meski demikian, pemerintah masih menemukan sejumlah indikator yang belum mencapai target. Di antaranya konsumsi tablet tambah darah atau MMS bagi ibu hamil serta pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dengan KEK.
Skrining anemia remaja putri mencapai 97,81 persen dari target 19,91 persen. Konsumsi tablet tambah darah remaja putri mencapai 84,78 persen dari target 77 persen.
Kemudian, pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) enam kali mencapai 44,9 persen dari target 41 persen. Capaian ASI eksklusif mencapai 77,52 persen dari target 76 persen.
Sementara pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) bagi anak usia 6–23 bulan mencapai 92,71 persen dari target 79 persen.
Pemkab Tanahbumbu selanjutnya meminta pemerintah kecamatan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan 31 indikator intervensi spesifik dan sensitif.
Pemerintah kecamatan juga menyinkronkan siklus aksi konvergensi serta memastikan penginputan data pada platform Web Aksi Bina Bangda berjalan optimal.
