KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – DPRD Kota Banjarbaru memproses Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui rapat paripurna, Senin (22/6/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru tersebut menjadi langkah awal pembahasan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran sebelumnya.
Pemerintah daerah secara resmi menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2025 sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan sekaligus pemenuhan kewajiban konstitusional.
Wali Kota Banjarbaru menyampaikan, laporan tersebut merupakan bagian penting dalam siklus tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Alhamdulillah hari ini kita telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025. Kami berharap dapat segera mendapat tanggapan DPRD,” ujarnya.
Ia menambahkan, berbagai program pembangunan yang telah berjalan masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan secara bertahap.
“Masih banyak aspirasi dan keluhan masyarakat yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen untuk menindaklanjutinya secara bertahap demi pembangunan yang lebih baik,” tambahnya.
DPRD Kota Banjarbaru memastikan akan melanjutkan pembahasan sesuai tahapan yang berlaku. Ketua DPRD Gusti Rizky mengungkapkan, agenda selanjutnya yakni penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda pertanggungjawaban APBD 2025 yang telah diajukan.
“Hari ini kita sudah mendengarkan penyampaian pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya DPRD akan memasuki tahapan pandangan umum fraksi-fraksi,” ungkapnya.
Menurutnya, pandangan fraksi menjadi momen penting dalam proses legislasi karena berisi evaluasi, kritik, dan masukan terhadap pelaksanaan anggaran yang telah berjalan.
“Pandangan masing-masing fraksi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan raperda ini,” tutupnya.
