KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru harus menghadapi tantangan serius pada 2026 mendatang. Sebab, alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat turun drastis.
Berdasarkan data terbaru, total dana transfer ke Banjarbaru berkurang Rp349,98 miliar atau anjlok 36,22 persen dari tahun 2025.
Jika pada 2025 Banjarbaru menerima Rp966,14 miliar, maka pada 2026 hanya mendapat Rp616,15 miliar.
Penurunan paling tajam terjadi pada Dana Transfer Umum (DTU) yang menyusut hingga Rp306,23 miliar atau 38,26 persen.
Rinciannya, Dana Bagi Hasil (DBH) merosot tajam 71,98 persen, dari Rp319,6 miliar pada 2025 menjadi Rp89,53 miliar di 2026. Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) turun 15,84 persen, dari Rp480,8 miliar menjadi Rp404,63 miliar.
Dana Alokasi Khusus (DAK) juga ikut tertekan, turun 23,41 persen dari Rp159,27 miliar menjadi Rp121,98 miliar. DAK Fisik menjadi yang paling anjlok, dari Rp39,44 miliar tinggal Rp3,4 miliar atau turun 91,38 persen.
Adapun DAK non fisik relatif stabil dengan penurunan tipis 1,04 persen. Dana Insentif Daerah (DID) yang pada 2025 sebesar Rp6,46 miliar bahkan dihapus total pada 2026.
“Pemko terpaksa melakukan penyesuaian belanja daerah. Kami sudah mengajukan RAPBD 2026 dengan proyeksi optimis,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperrida) Banjarbaru, Kanafi, Rabu (1/10).
“Namun dengan adanya pengurangan TKD, tentu ada peniadaan kegiatan atau pengurangan volumenya. Tapi, kami berharap program yang menyentuh masyarakat tetap berjalan,” tambahnya.
Karenanya, fokus penyesuaian pada kegiatan perjalanan dinas, makan minum, hingga belanja modal.
Atasi Pengurangan TKD dengan Efisiensi
“Pemangkasan kegiatan Seremoni. Kami mengutamakan anggaran yang langsung menyentuh ke masyarakat,” sahut Sirajoni, Penjabat Sekdako Banjarbaru.
“Jadi yang dipangkas adalah kegiatan seremoni. Termasuk makan dan minum demi efisiensi untuk mengatasi pengurangan TKD,” timpal pria yang juga juga menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarbaru ini.
Adapun Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menyebut efisiensi menjadi kunci menghadapi keterbatasan anggaran.
Lisa berkata, setiap OPD harus efisien dengan fokus pada output dan indikator kinerja yang jelas. Dia mendorong kajian berkelanjutan untuk menggali potensi daerah secara kreatif dan inovatif.
Lisa juga menyebut perlunya dukungan sektor swasta untuk menopang pembangunan.
“Partisipasi swasta sangat penting. Kami juga tengah menyiapkan integrasi layanan darurat dalam satu sistem emergency call untuk mempercepat respon pelayanan publik,” tutup perempuan pertama yang menjabat sebagai wali kota di Banjarbaru ini.
