KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi massa aksi Aliansi Rakyat Kalsel Melawan dalam demonstrasi di depan Kantor DPRD Kalsel, Senin (1/9/2025).
Bersama Supian, juga turut mendampingi Wakil Ketua Komisi IV Gusti Iskandar Sukma Alamsyah dan anggota DPRD Kalsel Rosehan. Mereka turun langsung menemui massa aksi dan berdialog sebelum menyampaikan tuntutan tersebut ke tingkat pusat.
“Kami menerima dan menandatangani seluruh tuntutan yang disampaikan. Ini akan langsung kami kawal ke DPR RI agar bisa ditindaklanjuti. Kalau aspirasi ini tidak bisa kami perjuangkan sebagaimana mestinya, saya siap mundur dari jabatan Ketua DPRD,” tegas Supian di hadapan demonstran dan awak media.
Ia menekankan bahwa aspirasi masyarakat pada dasarnya berpihak pada kepentingan rakyat, sehingga wajib diperjuangkan. Salah satu tuntutan peserta aksi adalah penolakan terhadap rencana alih fungsi Pegunungan Meratus menjadi taman nasional. Mereka menilai hal itu dapat merugikan hak-hak masyarakat adat serta merusak lingkungan.
“Kalau misalnya di Barabai, termasuk Pegunungan Meratus ada tambang dan pengawasannya tidak jalan, saya mundur langsung. Itu berarti saya gagal menjalankan amanah,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Gusti Iskandar juga menyatakan sikap serupa. Ia bahkan menegaskan bahwa jabatan bukanlah tujuan, melainkan amanah rakyat yang harus diperjuangkan.
“Saya siap mundur, jabatan DPR ini tidak seberapa. Kalau rakyat tidak menghendaki lagi, saya mundur. Kalau soal perjuangan, kami tidak masalah pertaruhkan jabatan. Ini soal kepentingan rakyat Kalsel,” ucapnya.
Tujuh tuntutan Massa Aliansi Rakyat Kalsel Melawan
Demonstran membawa tujuh tuntutan yang mereka sampaikan untuk wakil rakyat di DPRD Kalsel:
- Reformasi DPR; efisiensi gaji dan tunjangan sesuai kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaan dana.
- Reformasi POLRI dengan revisi UU Polri, penghentian tindakan represif aparat, dan mendesak Kapolri bertanggung jawab atau mundur.
- Pengusutan tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.
- Penolakan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, serta penyelesaian konflik agraria sawit di Kotabaru dan isu lokal lainnya.
- Evaluasi alokasi anggaran negara, terutama program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), sementara rakyat terbebani kenaikan pajak.
- Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer, dengan gaji layak serta perhatian serius terhadap pendidikan di daerah terpencil.
- Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.
Aksi demonstrasi yang berlangsung damai ini melibatkan elemen mahasiswa, aktivis lingkungan, hingga masyarakat umum. DPRD Kalsel memastikan akan segera menjadwalkan pertemuan dengan DPR RI untuk menyampaikan seluruh aspirasi tersebut secara resmi.
