KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mengalokasikan anggaran besar dalam APBD Perubahan 2025. Dana ini digunakan untuk menangani tanggap darurat sampah yang semakin mendesak. Pemko mengucurkan total dana sebesar Rp38 miliar guna membenahi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Basirih. Selain itu, dana juga untuk mengoptimalkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R).
Anggaran ini menjadi bagian dari langkah cepat Pemkot. Hal ini untuk merespons status tanggap darurat sampah yang tengah berlangsung di ibu kota Kalimantan Selatan tersebut.
“Masih ada beberapa perbaikan mendesak, terutama perbaikan tanggul dan sistem sanitasi di TPA Basirih,” ungkap Edy Wibowo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Selasa (8/7/2025).
Secara terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin, Alive Yoesfah Love, menjelaskan bahwa anggaran ini fokus pada dua hal utama. Pertama, pengurangan volume sampah. Kedua, peningkatan kapasitas pengolahan sampah.
Langkah ini sejalan dengan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Dari 22 sanksi yang dijatuhkan Kementerian Lingkungan Hidup, 19 sudah kami penuhi, dan 3 sisanya dalam proses penyelesaian,” jelas Alive.
Salah satu pekerjaan prioritas adalah penonaktifan dua zona TPA Basirih yang telah penuh. Zona tersebut memiliki total luasan hampir 8 hektare. Pemko akan menutup zona tersebut menggunakan tanah uruk. Ini berlaku untuk penutupan harian maupun akhir, sebagai bagian dari transisi menuju sistem sanitary landfill.
“Ini juga merupakan instruksi langsung dari Kementerian PU, dan sedang kami jalankan,” tambahnya.
Optimalisasi 14 TPS 3R
Tak hanya di tingkat hilir, penguatan pengelolaan sampah berjalan di tingkat hulu. DLH mengalokasikan sebagian anggaran perubahan untuk perbaikan sarana dan prasarana di 14 titik TPS 3R. Selama ini, TPS 3R tersebut belum berfungsi optimal.
“Lima titik sudah menerima bantuan alat. Sembilan titik sisanya akan segera kami lengkapi dengan peralatan baru agar pemilahan dan pengolahan sampah bisa berjalan maksimal,” terang Alive.
DLH juga menyiapkan rencana jangka menengah pengelolaan sampah hingga 2027. Program tersebut mencakup penguatan sistem sanitary landfill. Selain itu, juga mencakup pemisahan air lindi dan air hujan. Serta mencakup pengembangan sistem sanitasi limbah di TPA Basirih.
Pengelolaan limbah ini akan berjalan melalui kerja sama khusus dan masuk dalam APBD murni di tahun-tahun mendatang.
“Ada pergeseran sekaligus penambahan anggaran dalam perubahan ini. Totalnya sekitar Rp38 miliar, difokuskan untuk pengolahan sampah, rehabilitasi landfill, dan optimalisasi TPS 3R,” tutup Alive.
