KALSELMAJU.COM, JAKARTA – Kalimantan Selatan (Kalsel) masuk lima besar provinsi dengan jumlah kejadian bencana terbanyak di Indonesia sepanjang periode 2016–2025. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat Kabupaten Banjar menjadi daerah dengan kejadian bencana tertinggi di Kalsel, mencapai 286 kejadian.
Kabupaten Tanah Laut menyusul dengan 224 kejadian, sedangkan Kota Banjarbaru mencatat 218 kejadian.
Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi BNPB, Teguh Harjito, mengungkapkan data tersebut dalam pertemuan bersama Pressroom Pemprov Kalsel dan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Kalsel di Jakarta Pusat, Rabu (11/11).
Kalsel Catat Lonjakan 539 Kejadian Bencana pada 2023
Secara nasional, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menempati tiga posisi teratas dengan masing-masing mencatat lebih dari 4.000 kejadian bencana. Sementara itu, Kalsel berada di posisi kelima bersama sejumlah provinsi lain, termasuk Aceh dan Sumatera Utara.
Tren kejadian bencana di Kalsel juga menunjukkan fluktuasi tajam. BNPB mencatat 21 kejadian pada 2016, kemudian meningkat menjadi 63 kejadian pada 2017 dan 96 kejadian pada 2018.
Jumlah tersebut terus bertambah hingga mencapai 193 kejadian pada 2020 dan 272 kejadian pada 2021. Setelah turun menjadi 107 kejadian pada 2022, angka bencana melonjak hingga 539 kejadian pada 2023.
Pada 2024, BNPB mencatat 26 kejadian. Namun, jumlahnya kembali meningkat menjadi 276 kejadian sepanjang 2025.
Banjir dan Karhutla Jadi Ancaman Kalsel
Teguh menyebut bencana yang mengancam Kalsel meliputi kekeringan, gelombang pasang dan abrasi, tanah longsor, cuaca ekstrem, banjir, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Di tengah tingginya ancaman tersebut, Teguh menekankan pentingnya kecepatan dan keakuratan informasi kebencanaan. Menurutnya, keterlambatan pemerintah menyampaikan informasi resmi dapat membuka ruang bagi rumor, disinformasi, hingga hoaks yang memicu kepanikan masyarakat.
“Kecepatan informasi harus berjalan seiring dengan keakuratan data. Dalam situasi krisis, masyarakat membutuhkan informasi resmi yang cepat dan dapat dipercaya agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi,” tegas Teguh.
BNPB Perkuat Satu Data Bencana Indonesia
Untuk memperkuat komunikasi saat bencana, BNPB menerapkan empat prinsip komunikasi krisis, yakni kecepatan, keakuratan, kehadiran negara, dan satu pintu informasi.
BNPB juga mendorong penerapan Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) sebagai upaya menyamakan data kebencanaan melalui penguatan regulasi, termasuk Peraturan BNPB Nomor 1 dan 7 Tahun 2023.
Sementara itu, Kepala Biro Adpim Setdaprov Kalsel, H Berkatullah, mengatakan koordinasi dengan BNPB menjadi langkah penting untuk memperkuat penyampaian informasi kebencanaan di daerah.
“Penguatan komunikasi diperlukan karena Kalsel menghadapi ancaman karhutla dan banjir,” ujarnya.
Dengan tingginya frekuensi bencana tersebut, koordinasi pemerintah, BNPB, dan media massa menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan terverifikasi, terutama saat banjir maupun karhutla melanda wilayah Kalsel.
