KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan memperkuat pemahaman hukum jajaran Polisi Kehutanan (Polhut). Salah satu upaya tersebut di lakukan melalui sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kegiatan yang di gelar Bidang Hukum (Bidkum) Polda Kalimantan Selatan ini berlangsung di Aula Rimbawan. Dalam kegiatan tersebut, hadir Kepala Bidang Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PKSDAE), Rudiono Herlambang, bersama jajaran Polisi Kehutanan Dinas kehutanan Kalsel.
Rudiono mengatakan, sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Terlebih, Polhut memiliki tanggung jawab dalam pengamanan kawasan hutan serta penegakan hukum di bidang kehutanan.
“Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai ketentuan dan perubahan regulasi hukum pidana serta hukum acara pidana,” jelas Rudi.
Selain memahami perubahan regulasi, Polisi Kehutanan juga perlu mengetahui penerapan aturan tersebut dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, setiap tindakan pengamanan dan penegakan hukum di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Karena itu, pemahaman terhadap aspek hukum menjadi bekal penting bagi petugas. Hal ini sekaligus mendukung pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
“Kami mengharapkan sosialisasi ini berguna dengan baik untuk menjalankan tugas secara profesional serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tuntas Rudi.
Melalui kegiatan tersebut, Dinas kehutanan Kalsel berharap kemampuan jajaran Polisi Kehutanan semakin meningkat. Selain itu, pemahaman terhadap KUHP dan KUHAP di harapkan dapat mendukung upaya perlindungan, pengamanan, serta penegakan hukum di kawasan hutan Kalimantan Selatan.
