KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Tapin menjadi kapupaten yang terpanas se Kalimantan Selatan. Dalam artian kuantitas titik panas. Jumlah titik panas atau hotspot sudah mencapai ribuan periode 1 Januari hingga 12 September 2026.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui citra satelit NASA, tercatat 5.258 titik hotspot tercatat di Kabupaten Tapin.
Data pemantauan menggunakan satelit NASA-MODIS, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20 itu mencatat Kabupaten Tapin mengalami 233 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan total luas lahan terdampak mencapai 2.143,83 hektare.
Jumlah hotspot Tapin tersebut menjadi yang tertinggi dari kabupaten/kota lainnya di Kalsel. Bahkan, angkanya lebih tinggi dari Kabupaten Hulusungai Selatan (HSS) yang berada di posisi kedua dengan 3.639 titik hotspot.
Sementara Kabupaten Banjar yang mencatat luas lahan terdampak paling besar, yakni 5.255,28 hektare, memiliki 3.498 titik hotspot dari 634 kejadian karhutla.
Puluhan Ribu Hotspot
Secara keseluruhan, karhutla di Kalsel sepanjang periode 1 Januari–12 September 2026 mencapai 3.074 kejadian, dengan luas lahan terdampak mencapai 20.828,95 hektare dan total 21.871 titik hotspot.
Selain Tapin, sejumlah daerah juga mencatat hotspot cukup tinggi. Kabupaten Tanahlaut terdeteksi 2.003 titik, Hulusungai Utara 1.444 titik, Kotabaru 1.147 titik, Barito Kuala 1.137 titik, dan Balangan 1.014 titik.
Tingginya jumlah hotspot di Tapin menjadi perhatian karena menunjukkan aktivitas titik panas yang relatif intens, meskipun jumlah kejadian dan luas lahan terbakar di daerah tersebut masih berada di bawah beberapa kabupaten lain.
Apakah banyaknya titik panas di Tapin ada kaitannya dengan tambang batu bara di kabupaten tersebut? Kepala BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra, mengatakan mungkin.
“Mungkin ada (titik panas) yang dari tumpukan batu bara, mungkin juga dari atap-atap gudabg yang terbuat dari seng,” katanya.
Adapun dari sisi penanganan karhutla di Kalsel, terus dilakukan dan diperkuat. Terbaru, Polda Kalsel mencoba formula baru, yakni menggunakan sulfaktan demi pembasahan lahan gambut yang dianggap rawan terbakar.
“Kami terus berkoordinasi dengan jajaran polda, BNPB, sejumlah SKPD pemprov dan seluruh BPBD kabupaten/kota dalam hal penanganan karhutla,” jelas Ronny.
