KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius di Kalimantan Selatan (Kalsel). Hingga 25 Agustus 2026, tercatat sebanyak 1.903 kejadian karhutla dengan total luas lahan terdampak mencapai 9.088,75 hektare.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel menunjukkan, kebakaran terjadi di seluruh 13 kabupaten/kota. Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni 388 kejadian dengan luas lahan terdampak 2.037,72 hektare.
Posisi berikutnya Kota Banjarbaru dengan 360 kejadian. Luas lahan yang terdampak karhutla di kota tersebut mencapai 1.398,40 hektare.
Sementara itu, Kabupaten Tanah Laut mencatat 301 kejadian dengan luasan 1.661,77 hektare. Kemudian Hulusungai Selatan sebanyak 246 kejadian dengan luas terdampak 1.171,63 hektare.
Wilayah lainnya juga masih menghadapi ancaman karhutla. Tapin mencatat 151 kejadian dengan luas 861,75 hektare, Barito Kuala 132 kejadian dengan 803,20 hektare, serta Hulu Sungai Utara sebanyak 93 kejadian dengan luas 507,78 hektare.
Kemudian Hulu Sungai Tengah mencatat 57 kejadian dengan luas 153,61 hektare, Tanah Bumbu 48 kejadian dengan 150,35 hektare, Tabalong 29 kejadian dengan 135,13 hektare, dan Kotabaru 42 kejadian dengan 40,42 hektare.
Adapun Kota Banjarmasin mencatat enam kejadian dengan luas lahan terdampak 1,41 hektare.
Kepala BPBD Provinsi Kalsel Ronny Eka Saputra mengatakan, data tersebut menjadi dasar evaluasi sekaligus penguatan langkah pengendalian karhutla di daerah.
“Data hingga 25 Agustus 2026 menunjukkan karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Karena itu, memperkuat pengendalian dan pemantauan. Terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kejadian dan sebaran titik panas cukup tinggi,” kata Ronny.
Data Satelit
Selain mencatat kejadian kebakaran, BPBD Kalsel juga mengandalkan pemantauan titik panas atau hotspot melalui data satelit.
Hingga periode yang sama, tercatat sebanyak 10.910 titik hotspot di wilayah Kalsel. Data tersebut bersumber dari SIPONGI Kementerian Kehutanan dengan pemantauan satelit NASA-MODIS, NASA-SNPP, dan NASA-NOAA20.
Menurut Ronny, keberadaan hotspot menjadi salah satu indikator penting dalam sistem kewaspadaan dini. Namun, setiap titik panas tetap harus diverifikasi untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Pemantauan hotspot terus kami lakukan sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini. Informasi tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan sehingga apabila ditemukan kebakaran dapat dilakukan penanganan sedini mungkin agar tidak meluas,” ujarnya.
BPBD Kalsel pun meminta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan, khususnya di daerah yang memiliki angka kejadian karhutla tinggi.
Pengawasan lapangan serta respons terhadap laporan kebakaran terus diperkuat. Koordinasi antara pemerintah daerah, aparat, petugas penanggulangan bencana dan unsur terkait juga dilakukan untuk mempercepat penanganan setiap titik api.
Ronny menegaskan, upaya mencegah meluasnya karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah.
“Pengendalian karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengharapkan dukungan pemerintah kabupaten/kota, aparat, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di lapangan,” pungkasnya.
