KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan mempercepat pemulihan lahan kritis dan peningkatan tutupan hutan di Kalsel. Salah satu langkah strategisnya adalah memanfaatkan peluang pendanaan melalui program FOLU Net Sink 2030.
Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzzahra, menjelaskan bahwa tujuan utama pembangunan sektor kehutanan mencakup pemulihan lahan kritis, peningkatan tutupan lahan, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, penguatan pengamanan kawasan hutan juga menjadi prioritas utama.
“Sejak 2016 kami terus bekerja bersama kabupaten dan berbagai pihak untuk memulihkan lahan kritis dan mencegah karhutla,” ujar Aya, sapaan akrab Kadishut Kalsel.
Dalam kondisi keterbatasan anggaran APBD 2026, Pemprov Kalsel aktif mencari sumber pendanaan alternatif yang sah. Program FOLU Net Sink 2030 menjadi salah satu peluang yang mulai disiapkan sejak 2021 bersama Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan.
Pada 2024, Kalsel memperoleh pendanaan tahap pertama melalui skema Resource Based Contribution (RBC) sebesar sekitar Rp9 miliar. Dana tersebut mendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) seluas 305 hektare di wilayah KPH Tanahlaut, Hulu Sungai, dan Kayutangi. Sumber dananya berasal dari Pemerintah Norwegia melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup di Kementerian Keuangan.
Selanjutnya pada 2025, Dinas Kehutanan kembali mengajukan proposal dan berhasil meraih pendanaan tahap kedua sebesar sekitar Rp11 miliar. Kegiatan rehabilitasi tahap kedua menyasar wilayah Tabalong, Hulu Sungai, Kusan, dan KPH Pulau Laut.
Kembangkan Rehabilitasi Mangrove di 2026
Pada 2026, Dinas Kehutanan Kalsel tengah mengikuti proses pembahasan pendanaan tahap berikutnya. Tahap ini mengembangkan cakupan kegiatan, tidak hanya rehabilitasi lahan mineral tetapi juga rehabilitasi ekosistem mangrove.
Beberapa lokasi yang dikaji antara lain kawasan mangrove di Tanahlaut dan Kotabaru. Tim masih melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kesesuaian lahan.
“Luasannya sekitar 100 sampai 200 hektare. Kami masih memastikan lahannya agar tingkat keberhasilannya tinggi,” ujar Aya.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan kegiatan rehabilitasi di daerah hulu yang sebelumnya terdampak banjir. Kawasan yang menjadi fokus antara lain Daerah Tangkapan Air (DTA) Barabai dan DTA Riam Kiwa.
