KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN — Menjelang akhir triwulan ketiga tahun anggaran 2025, realisasi keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin masih belum sesuai target. Dari total capaian 68,06%, serapan anggaran baru mencapai 51,05%, jauh di bawah target 75,96%.
Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan Kesbangpol tercatat masih memiliki serapan di bawah 65%.
Kondisi ini mendapat perhatian serius Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, yang meminta seluruh SKPD segera melakukan percepatan dan evaluasi kinerja.
“Tahun depan kita ingin semua SKPD bisa menyerap anggaran secara lebih sistematis. Namun di sisa waktu tahun ini pun masih bisa, asal ada komunikasi dan sinkronisasi yang baik, terutama untuk kegiatan yang tertunda,” tegas Yamin dalam rapat evaluasi, Senin (22/10).
Menurutnya, serapan anggaran bukan sekadar urusan administratif, tetapi cerminan keberhasilan pembangunan daerah.
“Fokus kita bukan hanya menyelesaikan laporan, tapi bagaimana anggaran itu memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ini jadi catatan penting, terutama bagi SKPD yang realisasinya masih rendah,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, menyoroti rendahnya realisasi fisik di sejumlah SKPD strategis. Ia menyebut beberapa proyek pembangunan batal karena kendala teknis dan non-teknis.
“Tidak semua kegiatan harus berjalan jika memang belum memungkinkan. Tapi ini tetap menjadi evaluasi bersama,” kata Ikhsan.
Ia menambahkan, percepatan penyerapan perlu dilakukan untuk menghindari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang besar.
“Dua bulan ke depan menjadi momentum penting. Bukan hanya mengejar angka realisasi, tapi memastikan kegiatan yang tersisa benar-benar bermanfaat bagi publik,” tandasnya.
