KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mulai melakukan pembaruan aplikasi E-Damkar. Tujuannya untuk menertibkan data dan legalitas Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) serta Pemadam Kebakaran Swakarsa (PMK) yang tersebar di seluruh wilayah kota.
E-Damkar merupakan pengembangan sistem berbasis digital sejak 2023 oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Tujuannya untuk mendata dan mengelola seluruh unit pemadam non-pemerintah. Namun hingga kini, baru 228 dari sekitar 350 unit yang terdaftar resmi dalam sistem tersebut.
Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banjarmasin, Hendro, rendahnya angka pendaftaran membuat koordinasi dan pengawasan menjadi kurang optimal. Dalam hal kegiatan pemadaman kebakaran, ia menyebut, pembaruan sistem ini penting untuk mencegah tumpang tindih data. Ini juga mempercepat penyaluran bantuan, pelatihan, dan fasilitas lain seperti asuransi.
“Sejak aplikasi berjalan antusiasnya masih kurang. Karena itu, kami lakukan pembaruan dan pemutakhiran data. Tujuannya agar sistem ini benar-benar bisa berfungsi sebagai alat manajemen pemadam kebakaran yang efektif,” ujarnya, Selasa (23/09/2025).
Hendro menjelaskan bahwa dengan masuk ke dalam sistem E-Damkar, unit BPK dan PMK akan lebih mudah mendapatkan fasilitas pelatihan maupun asuransi kecelakaan kerja. Ini khusus bagi unit dan anggotanya yang resmi terdaftar.
“Kalau sudah terdaftar, akan lebih mudah untuk mendapatkan pelatihan dari pemerintah pusat atau provinsi. Data juga tidak tumpang tindih, dan keanggotaan mereka tercatat jelas secara administratif,” jelasnya.
Pembaruan E-Damkar juga harapannya dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons pemadam kebakaran. Melalui sistem yang terintegrasi, Dinas bisa dengan cepat mengetahui posisi unit terdekat dan menugaskannya sesuai kebutuhan.
Ia juga menilai E-Damkar adalah bagian penting dalam membangun sistem penanggulangan kebakaran yang modern dan tertata. Ia menekankan pentingnya legalitas dan keterampilan bagi petugas pemadam, terutama mereka yang bertugas di lapangan secara mandiri.
“Dengan data yang terintegrasi, kita bisa pastikan petugas yang turun adalah yang memiliki identitas jelas, terlatih, dan memiliki perlindungan kerja seperti asuransi,” pungkasnya.
