KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, resmi melepas 15 peserta terpilih dalam ajang QRIS Jelajah Indonesia (QJI) 2025, Selasa (19/8/2025). Pelepasan berlangsung di halaman Kantor BI Kalsel, Banjarmasin, sebagai bagian dari rangkaian nasional QJI yang tahun ini hadir di Kalimantan Selatan.
Dari total 150 pendaftar, hanya 15 peserta terbaik yang berhak mengikuti perjalanan QJI selama tiga hari. Fadjar menegaskan, program ini tidak sekadar mengedukasi soal literasi digital, tetapi juga menghadirkan sentuhan budaya lokal agar lebih dekat dengan masyarakat.
“Melalui QJI, kami ingin meningkatkan literasi dan edukasi penggunaan QRIS di masyarakat. Pendekatannya tidak hanya edukasi digital, tapi juga dikolaborasikan dengan budaya lokal agar lebih melekat di hati masyarakat,” ujar Fadjar.
Ia menjelaskan, rangkaian QJI mencakup lomba-lomba bernuansa budaya hingga aktivitas yang menggabungkan edukasi keuangan digital dengan kearifan lokal. Harapannya, QRIS tak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga bagian dari budaya masyarakat dalam keseharian.
Fadjar menambahkan, perkembangan adopsi QRIS di Kalimantan Selatan terus menunjukkan tren positif. Bahkan, secara nasional, Kalsel tercatat sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan penggunaan QRIS tercepat di Kalimantan.
“Progresnya sangat baik. Merchant pengguna QRIS terus bertambah, dan masyarakat semakin terbiasa dengan pembayaran digital.” tegasnya.
Terkait informasi adanya merchant yang membatasi pembayaran tunai dan hanya melayani QRIS di atas nominal tertentu, Fadjar memastikan hal itu bukan kebijakan Bank Indonesia.
“Itu keputusan masing-masing merchant, bukan kebijakan umum. BI tidak pernah menetapkan batas minimal pembayaran untuk transaksi” jelasnya.
Ia juga menyinggung soal biaya transaksi QRIS (merchant discount rate/MDR). Menurutnya, biaya tersebut merupakan bagian dari mekanisme sistem pembayaran digital yang ditetapkan secara proporsional.
“QRIS memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Biaya yang ada adalah konsekuensi dari teknologi yang mendukung sistem pembayaran digital. Masukan masyarakat tentu menjadi perhatian kami untuk terus menyempurnakan layanan,” tutupnya.
