KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin bersama TNI kembali memperkuat sinergi pembangunan lewat Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125. Kegiatan ini resmi berlangsung sejak Selasa, 23 Juli 2025. Fokus utama programnya adalah membuka keterisolasian wilayah pertanian dan mempercepat realisasi swasembada pangan di kawasan selatan kota.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, meninjau langsung lokasi pelaksanaan TMMD di Kuin Kacil, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, didampingi Dandim 1007/Banjarmasin Kolonel Inf Sigit Purwoko dan Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Cuncun Kurniadi.
“Kegiatan ini bukti nyata sinergi antara TNI dan masyarakat. Kita ingin semua wilayah, termasuk yang sebelumnya tertinggal, bisa terkoneksi dan berkembang,” ujar Yamin saat peninjauan.
Dalam pelaksanaan TMMD ke-125 ini, Pemkot Banjarmasin menggelontorkan dana Rp1,5 miliar sebagai bentuk komitmen untuk mempercepat pemerataan infrastruktur. Yamin menambahkan bahwa pemerintah sedang menyusun grand design pembangunan kawasan tertinggal, termasuk membuka akses menuju kawasan industri terpadu dan peningkatan mutu pendidikan di Mantuil.
Sementara itu, Dandim 1007/Banjarmasin Kolonel Sigit Purwoko menjelaskan, program TMMD menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 632 meter dengan lebar 2 meter di kawasan Jalan Simpang Sadur. Jalan ini akan menjadi jalur utama distribusi hasil pertanian dari wilayah tersebut.
“TMMD bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal membangun harapan dan semangat masyarakat. Akses yang terbuka akan mempercepat distribusi pangan dan mendukung swasembada nasional,” tegasnya.
Selain membangun jalan, TMMD juga mencakup pembangunan jembatan dan pemasangan gorong-gorong di lima titik. Rehabilitasi satu unit mushalla dan satu rumah warga, pembangunan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus), serta penyuluhan kesehatan dan pertanian.
Program TMMD ke-125 ini akan berlangsung selama 30 hari, hingga 21 Agustus 2025, dengan sasaran menyentuh langsung kebutuhan dasar warga, terutama di wilayah yang selama ini mengalami hambatan akses infrastruktur.
