KALSELMAJU.COM, PELAIHARI – Wakil Bupati Tanah Laut (Tala), H. Muhammad Zazuli, memimpin langsung Rapat Tindak Lanjut Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tala, Senin (21/4). Rapat ini merupakan bagian dari upaya untuk perkuat tata kelola aset daerah dan. Hadir sejumlah pimpinan SKPD, pejabat pengelola barang, serta pihak terkait lainnya di lingkungan Pemkab Tala.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan pentingnya pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan produktif. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kinerja pemerintahan. Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap masih banyaknya aset daerah yang tampak mubazir dan belum bermanfaat secara optimal.
“Aset daerah merupakan kekayaan yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, jika kita lihat secara kasat mata, banyak aset yang tampak mubazir dan kurang termanfaatkan. Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa setiap SKPD wajib melakukan inventarisasi secara menyeluruh,” tegasnya untuk perkuat pengelolaan aset.
Wakil Bupati juga mengajak seluruh SKPD untuk memahami regulasi yang berlaku dan membangun komunikasi yang efektif guna memperkuat koordinasi dalam menghindari hambatan dalam proses inventarisasi dan pemanfaatan aset. Ia menekankan pentingnya peninjauan atas aset lama yang berusia puluhan tahun dan perlunya pemeliharaan terhadap aset yang masih baru.
“Banyak aset yang usianya sudah 20 hingga 30 tahun, kita harus cermati apakah masih layak dipertahankan atau perlu dihapus sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, aset yang masih baru perlu kita pelihara dengan baik,” tambahnya untuk memperkuat pengelolaan aset.
Lebih jauh, Wakil Bupati mendorong agar aset-aset daerah berfungsi secara optimal untuk memperkuat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan mencontohkan pemanfaatan gedung olahraga sebagai fasilitas masyarakat sekaligus sumber PAD.
Pada kesempatan yang sama, Pj Sekda Tala, Ismail Fahmi, menyampaikan bahwa pengelolaan aset merupakan salah satu indikator utama dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang menjadi objek pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, hingga saat ini, progres pengelolaan aset di Kabupaten Tala masih terkesan lambat. Pemkab terus berupaya memperkuat langkah-langkah pengelolaan tersebut.
