KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru terus memperluas penerangan jalan umum (PJU). Melalui Dinas Perumahan dan Permukiman, pemerintah telah menambah 2.204 titik lampu jalan sepanjang 2026.
Kini, jumlah PJU di seluruh wilayah Banjarbaru mencapai 24.828 titik. Angka tersebut meningkat dari 22.624 titik pada 2025.
Meski demikian, kebutuhan penerangan jalan masih belum terpenuhi. Data Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman mencatat total kebutuhan PJU mencapai 39.825 titik. Artinya, Banjarbaru masih membutuhkan sekitar 14.997 titik lampu jalan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Prioritaskan Pemerataan Lampu Jalan
Kepala Bidang Sarana dan Utilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Banjarbaru, Yusuf Khoiruddin, mengatakan pembangunan PJU tidak sekadar menambah jumlah lampu. Pemerintah juga mengutamakan pemerataan penerangan di seluruh kawasan.
“Fokus utama pemasangan di arahkan pada kawasan permukiman dan jalan lingkungan yang masih minim penerangan. Hal ini karena masih terdapat sejumlah ruas jalan lingkungan, jalan perumahan, jalan penghubung antarkawasan permukiman, serta akses masyarakat yang membutuhkan penerangan pada malam hari,” ujarnya.
Program pemasangan PJU menyasar lima kecamatan. Wilayah tersebut meliputi Landasan Ulin, Liang Anggang, Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Utara, dan Cempaka.
Menurut Yusuf, kawasan permukiman masih membutuhkan perhatian khusus. Pasalnya, sejumlah akses jalan warga belum memiliki penerangan memadai.
Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman tetap memprioritaskan jalan poros dan jalan utama. Terutama ruas dengan aktivitas masyarakat dan lalu lintas yang tinggi.
“Orientasi kami adalah pemerataan. Jangan sampai kawasan pusat kota sudah terang, tetapi masih ada masyarakat di lingkungan permukiman yang harus melewati jalan gelap ketika beraktivitas pada malam hari,” tegasnya.
Banjarbaru Targetkan Tambah 2.200 PJU Setiap Tahun
Untuk memenuhi kekurangan penerangan, Dinas Peerumahan Rakyat dan Pemukiman menargetkan penambahan sekitar 2.200 titik PJU setiap tahun. Pemerintah akan menjalankan program tersebut secara bertahap.
Pelaksanaannya juga mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
Yusuf menjelaskan, pemerintah menetapkan empat fokus utama dalam program lanjutan. Pertama, pemerataan penerangan kawasan permukiman.
Kedua, peningkatan keselamatan dan keamanan masyarakat untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas. Ketiga, pemeliharaan berkala guna menjaga kualitas infrastruktur PJU.
Sementara itu, fokus keempat mencakup penentuan lokasi pembangunan berdasarkan data dan aspirasi masyarakat.
“Setidaknya ada empat fokus utama yang menjadi perhatian dalam program lanjutan tersebut. Mulai dari pemerataan penerangan kawasan permukiman, peningkatan keselamatan dan keamanan masyarakat guna menekan risiko kecelakaan lalu lintas, pemeliharaan berkala untuk menjaga kualitas infrastruktur, hingga penentuan pembangunan berdasarkan data dan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Usulan Warga Jadi Pertimbangan Pemasangan PJU
Dalam menentukan lokasi pembangunan, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman mempertimbangkan sejumlah masukan. Di antaranya hasil survei lapangan dan usulan warga.
Selain itu, pemerintah juga menggunakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Aspirasi masyarakat melalui DPRD turut menjadi bahan pertimbangan.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berharap pemasangan PJU sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dapat menjangkau kawasan yang benar-benar membutuhkan penerangan.
Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Ajak Masyarakat Jaga Fasilitas PJU
Di sisi lain, Pemko Banjarbaru mengajak masyarakat menjaga fasilitas penerangan jalan. Agar warga tidak melakukan vandalisme terhadap tiang maupun komponen lampu PJU.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyambungkan listrik secara ilegal pada jaringan PJU. Tindakan tersebut dapat membahayakan keselamatan.
“Kami berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga dan merawat fasilitas penerangan jalan. Karena membangun PJU merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi menjaga keberlanjutan manfaatnya membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh masyarakat,” imbaunya.
Selain menjaga fasilitas, masyarakat juga perlu aktif melaporkan kerusakan. Warga dapat menyampaikan laporan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman jika menemukan lampu jalan mati atau jaringan mengalami gangguan.
Dengan laporan tersebut, pemerintah dapat segera melakukan tindak lanjut.
“Harapan kami, melalui program ini, Banjarbaru semakin terang, aman, nyaman, dan seluruh masyarakat dapat merasakan pemerataan pembangunan infrastruktur penerangan jalan,” tutupnya.





