Percepat Transformasi Digital, Pemprov Kalsel Minta Aplikasi Tak Jalan Sendiri

oleh
Percepat Transformasi Digital, Pemprov Kalsel Minta Aplikasi Tak Jalan Sendiri
Sekdaprov Kalsel, M Syarifuddin (tengah). Foto: Media Center
Spread the love

KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Melalui langkah ini, Pemprov Kalsel ingin mempercepat transformasi digital pemerintahan di Banua.

Fokus pengembangan meliputi penyederhanaan aplikasi, integrasi data, dan pemerataan jaringan. Selain itu, pemerintah juga memperkuat keamanan sistem elektronik. Upaya tersebut membantu meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus memudahkan masyarakat mengakses layanan.

Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menegaskan bahwa transformasi digital bukan hanya tugas Diskominfo. Sebaliknya, seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota harus terlibat. Dengan demikian, pemerintah dapat mengintegrasikan berbagai sistem dan layanan secara optimal.

“Pemerintahan digital kita perlukan untuk mempercepat proses administrasi, mempermudah akses pelayanan publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menyediakan dasar data bagi kebijakan pembangunan,” papar Syarifuddin.

Karena itu, Syarifuddin menekankan pentingnya integrasi sistem pemerintahan.

“Masyarakat harus mendapatkan pelayanan publik yang cepat dan mudah tanpa harus melalui birokrasi yang panjang akibat sistem pemerintahan yang belum terintegrasi,” tegasnya.

Pengembangan SPBE Mengacu Kebijakan Nasional

Dalam mengembangkan pemerintahan digital, pemerintah daerah harus mengacu pada kebijakan nasional. Acuan tersebut mencakup tiga peraturan presiden.

Pertama, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kedua, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Meski demikian, Syarifuddin juga menyoroti sejumlah kendala infrastruktur digital. Beberapa wilayah masih belum terjangkau sinyal. Selain itu, akses internet masih terbatas dan jaringan intra pemerintah belum berfungsi optimal.

Evaluasi Aplikasi dan Integrasi Sistem

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Syarifuddin meminta seluruh perangkat daerah mengevaluasi aplikasi yang telah dibangun. Ia juga meminta pemerintah menghentikan pengembangan aplikasi dengan fungsi serupa. Selanjutnya, perangkat daerah harus mengintegrasikan sistem untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan digital.

Melalui langkah tersebut, pemerintah dapat mengurangi tumpang tindih aplikasi. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan digital menjadi lebih efisien dan terpadu.

Keamanan Siber dan Perlindungan Data

Selain integrasi sistem, penguatan keamanan siber menjadi bagian penting dalam transformasi digital. Pemerintah juga harus memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat.

Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu menerapkan manajemen risiko dan meningkatkan kesadaran keamanan informasi aparatur. Selain itu, setiap perangkat daerah harus mempersiapkan langkah penanganan insiden siber.

Sejalan dengan upaya tersebut, Syarifuddin mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi digital harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Pemprov Kalsel harus mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan akses masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan transformasi digital, bukan sekadar memperbanyak aplikasi,” tegas Syarifuddin.

Sinergi Daerah Tingkatkan Pelayanan Publik

Sementara itu, Kepala Diskominfotik Kalsel, Muhamad Muslim, menegaskan pentingnya sinergi antarpemerintah daerah untuk mempercepat transformasi digital.

Melalui kolaborasi tersebut, setiap daerah dapat menyelaraskan program dan saling mendukung. Dengan begitu, pemerintah dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Muslim juga menekankan pentingnya keselarasan kebijakan dan perencanaan antardaerah.

“Pemerintah daerah perlu menyelaraskan arah kebijakan dan mengintegrasikan perencanaan untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan,” kata Muslim.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kerja sama lintas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Termasuk kolaborasi lintas pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

Visited 1 times, 1 visit(s) today