PPPK Paruh Waktu di Kalsel Berpeluang Diangkat jadi PPPK Penuh Secara Bertahap

oleh
PPPK Paruh Waktu berpotensi diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu
kepala BKD Kalsel, Noryadi bicara soal rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh. Foto: Zoya NH/kalselmaju
Spread the love

KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Penataan tenaga non-ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu masih menunggu kepastian regulasi pemerintah pusat.

Meski demikian, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi, menerima informasi lisan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama DPR RI. Informasi tersebut menyebut pemerintah berencana mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Pemerintah berencana menjalankan pengangkatan tersebut secara bertahap mulai 1 Januari hingga tiga tahun ke depan. Pemerintah pusat juga berencana mengambil alih tanggung jawab pembayaran gaji mereka.

Dalam skema penataan ini, kementerian terkait akan membina masing-masing tenaga PPPK paruh waktu.

Kementerian Pendidikan akan membina tenaga guru dan dosen. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menangani Satpol PP dan pemadam kebakaran. Adapun Kementerian Kesehatan membina tenaga kesehatan.

“Jadi mereka rencananya akan digaji dari kementerian masing-masing dan tidak menggunakan APBD,” jelas Noryadi.

6.322 PPPK Paruh Waktu di Kalsel

Di Kalimantan Selatan, BKD mencatat sebanyak 6.322 tenaga PPPK paruh waktu. Jumlah tersebut terdiri dari 563 tenaga guru, 100 tenaga kesehatan, dan 5.659 tenaga teknis.

Jumlah tersebut berkurang 76 orang dari data sebelumnya. Pengurangan terjadi karena sejumlah tenaga non-ASN memasuki batas usia pensiun, mengundurkan diri, maupun meninggal dunia.

“Adapun kontrak kerja PPPK paruh waktu yang sebelumnya berakhir pada 31 Oktober telah kami perpanjang,” papar Noryadi.

Pemprov Kalsel Tunggu Aturan Pusat

Meski pemerintah pusat telah menyampaikan rencana penataan tersebut secara lisan, Pemprov Kalsel masih menunggu petunjuk teknis dan regulasi tertulis.

BKD Kalsel juga menunggu kepastian mekanisme pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Selain itu, pemerintah pusat perlu menetapkan skema pembayaran gaji bagi para pegawai tersebut.

Visited 1 times, 1 visit(s) today