KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mengevaluasi kinerja inovasi daerah. Langkah ini menyusul penurunan Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2026 menjadi 54,81 persen.
Capaian tersebut turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 62,95 persen.
Pemko Banjarmasin membahas persoalan ini dalam Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Inovasi Daerah Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di BW Kindai Hotel, Senin (16/11).
Panitia juga menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI).
Komitmen Pimpinan Jadi Sorotan
Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri memaparkan sejumlah penyebab penurunan IID.
Mereka adalah Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri Dr. Ir. David Yama. Hadir pula Analis Kebijakan Ahli Madya BSKDN Nuril Fikri Aulia.
Keduanya menyoroti lemahnya komitmen pimpinan instansi. Rendahnya tingkat kematangan dokumen inovasi juga menjadi persoalan utama.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR meminta seluruh perangkat daerah segera berbenah.
Yamin menegaskan, Bappeda Litbang dan seluruh SKPD harus menjadikan inovasi sebagai investasi pembangunan. Menurutnya, inovasi bukan sekadar tambahan beban pekerjaan.
Dalam arahannya secara daring, Yamin meminta SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memetakan inovasi berdasarkan keluhan serta kebutuhan masyarakat.
Ia juga meminta kepala SKPD memperkuat komitmen. Para pimpinan harus membuka ruang bagi bawahan untuk melahirkan terobosan yang efektif.
Inovasi Harus Terus Dikembangkan
Yamin turut mengingatkan perangkat daerah agar terus mengembangkan inovasi yang sudah berjalan selama dua tahun. Ia tidak ingin inovasi tersebut berhenti sebagai kegiatan rutin.
“Jangan sampai ini hanya di atas kertas dan sebatas dokumen pelaporan administratif semata. Kepala SKPD dan BUMD harus menjadi motor penggerak inovasi dalam memperkuat sinkronisasi,” tegas Yamin.
Ia menjelaskan, inovasi berusia dua tahun tanpa pengembangan lebih lanjut tidak akan mendapat penilaian sebagai inovasi baru. Inovasi tersebut hanya dipandang sebagai kegiatan rutin.
Ketentuan itu mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 114 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah.
“Inovasi harus menjadi budaya kerja dan cara kita melayani masyarakat. Kita butuh birokrasi yang berpikir kreatif, bertindak cepat, dan berorientasi pada hasil untuk mewujudkan visi Banjarmasin Maju Sejahtera,” ujarnya.
Bimtek Tingkatkan Kapasitas Aparatur
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiyah mengatakan, Bimtek bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur.
Kegiatan ini juga membantu aparatur mengidentifikasi persoalan masyarakat. Selanjutnya, mereka diharapkan mampu merancang inovasi yang tepat sasaran.
Menurut Suri, aparatur SKPD dan BUMD harus memahami seluruh tahapan penyelenggaraan inovasi daerah.
Tahapan tersebut meliputi identifikasi masalah, perancangan solusi, implementasi, pengumpulan bukti dampak, hingga penyusunan laporan.
“Ini penting bagi aparatur di SKPD maupun BUMD agar paham betul terkait penyelenggaraan inovasi daerah secara utuh. Mulai dari cara mengidentifikasi masalah di masyarakat, merancang solusi, implementasi, mengumpulkan bukti dampak, hingga penyusunan pelaporannya,” jelas Suri.
Bimtek ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemko Banjarmasin.
Pesertanya meliputi staf ahli, asisten, kepala SKPD dan BUMD, camat, serta kepala puskesmas. Operator teknis dan inovator dari setiap unit kerja juga turut mengikuti kegiatan.
Melalui pendampingan BSKDN Kemendagri, Pemko Banjarmasin menargetkan tindak lanjut nyata dari setiap perangkat daerah.
Pemko berharap setiap inovasi mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Upaya ini sekaligus untuk mendongkrak kembali IID Banjarmasin di tingkat regional maupun nasional.





