Lima Izin HTR di Tanahlaut Dievaluasi, Dishut Kalsel Temukan Lahan Terbengkalai

oleh
Dishut Kalsel Temukan HTR Bermasalah di Tanahlaut
Dishut Kalsel Temukan HTR Bermasalah di Tanahlaut Foto : Dishut Kalsel
Spread the love

KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan lima izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Tanahlaut.Persoalan tersebut mencakup kelompok tani yang tidak aktif, lahan terbengkalai hingga indikasi penanaman kelapa sawit di kawasan hutan.

Lima izin HTR yang di evaluasi tersebut memiliki total luas mencapai 2.692 hektare. Temuan itu menjadi perhatian Dinas Kehutanan Kalsel karena pengelolaan kawasan di nilai belum berjalan optimal.

Persoalan tersebut di bahas dalam rapat evaluasi pengelolaan HTR di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tanahlaut. Rapat berlangsung di Aula Rimbawan I, Senin (16/11/2026).

Dinas kehutanan Temukan Kelompok Tak Aktif dan Lahan Terbengkalai

Kepala dinas kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, mengatakan evaluasi mencakup sejumlah aspek. Di antaranya kelembagaan kelompok, keaktifan pengelola, kegiatan di lapangan hingga kesesuaian pemanfaatan kawasan.

“Kami juga menyoroti izin HTR yang tidak berjalan optimal. Terutama kelompok yang tidak lagi aktif dan lahan yang di biarkan tanpa pengelolaan,” papar Fathimatuzzahra.

Selain persoalan kelembagaan dan lahan terbengkalai, Kalsel juga menemukan indikasi pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai ketentuan perhutanan sosial.

“Termasuk indikasi perambahan dan penanaman kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan,” sambungnya.

Izin Bermasalah Bakal Di evaluasi

Menindaklanjuti temuan tersebut, dinas kehutanan Kalsel akan mengevaluasi izin-izin HTR yang bermasalah. Pemerintah juga mengarahkan pengelolaan kawasan kepada kelompok tani hutan yang memiliki komitmen dan kemampuan.

Langkah tersebut di harapkan dapat memperbaiki pengelolaan HTR agar lebih aktif dan produktif. Dengan demikian, kawasan yang telah mendapat izin tidak di biarkan tanpa kegiatan pengelolaan.

Dinas kehutanan Kalsel selanjutnya akan menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan.

HTR Di harapkan Beri Manfaat Ekonomi bagi Masyarakat

Fathimatuzzahra berharap evaluasi tersebut dapat mendorong pengelolaan perhutanan sosial, khususnya HTR di Tanahlaut, berjalan lebih tertib.

“Sehingga keberadaan kawasan HTR benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengesampingkan kelestarian hutan,” tukas Fathimatuzzahra.

Visited 1 times, 1 visit(s) today