KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Dugaan korupsi dana tali asih dari sejumlah perusahaan menyeret mantan Kepala Desa Sebamban Lama, Kabupaten Tanah Bumbu, berinisial S. Penyidik menemukan kerugian keuangan negara mencapai Rp9.069.159.608 atau sekitar Rp9,06 miliar.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan (Kalsel), AKBP Theodorus Priyo Santosa, S.I.K., mengungkapkan tersangka di duga menerima dana tali asih selama menjabat sebagai kepala desa pada periode 2017–2022.
Tersangka menerima dana tersebut melalui rekening resmi desa maupun rekening lain yang di duga sengaja di siapkannya.
Theodorus menyampaikan, penyidik telah memeriksa 24 saksi dan enam orang ahli. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen serta barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara.
“Kerugian negara sebesar Rp9.069.159.608,” ungkapnya melalui rilis pers, Jumat (13/11/2026).
Bentuk Tim Pengelola untuk Tampung Dana Perusahaan
Dalam kronologi perkara, Theodorus mengungkapkan tersangka membentuk tim pengelola keuangan desa saat menjabat sebagai Kepala Desa Sebamban Lama.
Tersangka menerbitkan surat keputusan (SK) pembentukan tim tersebut. Tim ini bertugas menerima dana tali asih dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah desa.
Penerimaan dana berlangsung selama 2017–2022. Sejumlah perusahaan menyalurkan dana tersebut secara tunai maupun melalui transfer dengan nominal bervariasi.
“Pada saat tersangka menjabat sebagai Kepala Desa Samban Lama, tersangka membentuk dan membuat surat keputusan tim pengelola keuangan desa untuk menerima tali asih dari sejumlah perusahaan,” jelasnya.
Theodorus menyebut penerimaan dana berlangsung rutin setiap bulan. Hasil pemeriksaan mengungkap lima perusahaan secara rutin memberikan kontribusi kepada kepala desa tersebut.
Dana masuk melalui rekening desa yang telah di tetapkan bupati. Namun, tersangka juga di duga menyiapkan rekening lain untuk menampung dana tersebut.
Penyidik menemukan tersangka tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tali asih yang di terimanya dari sejumlah perusahaan.
Periksa 24 Saksi dan Enam Ahli
Penyidik memeriksa 24 saksi dari berbagai unsur untuk mengungkap dugaan korupsi tersebut. Sebanyak 11 saksi berasal dari pihak Desa Sebamban Lama.
Kemudian, lima saksi berasal dari tim pengelola dana dan lima lainnya dari perusahaan pemberi tali asih.
Penyidik juga memeriksa masing-masing satu saksi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Sungai Loban, serta BRI Sungai Loban.
Selain itu, penyidik meminta keterangan enam orang ahli untuk memperkuat pembuktian perkara.
Sita Dokumen hingga Sertifikat Tanah
Dalam proses penyidikan, aparat menyita sejumlah barang bukti terkait pengelolaan dan penerimaan dana tali asih.
Barang bukti tersebut meliputi SK kepala desa, SK perangkat desa, dan SK tim pengelola dana pengembangan desa.
Penyidik juga mengamankan dokumen pengguna anggaran Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, terdapat dokumen perjanjian, laporan anggaran dan pembayaran, serta dokumen pertanggungjawaban atau SPJ.
Penyidik turut menyita laporan keuangan tim, rekening koran, dan slip penarikan atas nama desa maupun tim pengelola dana pengembangan desa.
Aparat juga mengamankan satu sertifikat hak milik (SHM) Nomor 05783 atas nama S dengan luas 11.540 meter persegi yang di peroleh pada 2023. Selain itu, penyidik menyita satu dokumen sporadik Nomor 593.21 atas nama S tahun 2019.
“Seluruh barang bukti tersebut akan di serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) bersama tersangka dalam proses pelimpahan perkara,” katanya.
Terancam Hukuman Penjara hingga Seumur Hidup
Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap tersangka. Pasal yang di sangkakan meliputi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Aturan itu juga mencakup penyalahgunaan kewenangan karena jabatan.
Berdasarkan pasal-pasal yang di sangkakan, tersangka menghadapi ancaman pidana penjara hingga seumur hidup atau maksimal 20 tahun, sesuai ketentuan masing-masing pasal.
Theodorus menambahkan, penyidik segera melimpahkan tersangka berinisial S beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
