KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan memperkuat peran administrator Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data jasa konstruksi. Melalui pembekalan tahun 2026, PUPR Kalsel mendorong administrator meningkatkan kualitas pengelolaan data jasa konstruksi agar lebih tertib, akurat, mutakhir, dan akuntabel.
Kegiatan yang berlangsung di Banjarbaru ini menyasar administrator SIPJAKI tingkat kabupaten/kota. Pembekalan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola data dan informasi jasa konstruksi.
Mewakili Kepala Dinas PUPR Kalsel, Yasin Toyib, Kabid Bina Konstruksi Muhammad Nursjamsi mengatakan SIPJAKI memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola sektor jasa konstruksi. Sistem ini juga mendukung pengelolaan informasi yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
Menurut Nursjamsi, pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan sektor jasa konstruksi yang profesional dan berkualitas. Karena itu, pemerintah perlu mengelola data dan informasi secara optimal melalui SIPJAKI.
“SIPJAKI bukan sekadar aplikasi untuk memasukkan dan menyimpan data, melainkan menjadi sarana penting dalam mendukung pengelolaan informasi, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan kebijakan pembinaan jasa konstruksi,” kata Nursjamsi.
Ia menegaskan, keberhasilan penerapan SIPJAKI tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem. Kompetensi, kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen administrator kabupaten/kota juga menentukan kualitas pengelolaan data.
Administrator SIPJAKI memiliki peran penting dalam memastikan setiap data memenuhi standar kebenaran, kelengkapan, akurasi, dan kemutakhiran. Administrator SIPJAKI juga harus memastikan seluruh data dan informasi jasa konstruksi tetap akurat serta akuntabel.
“Data yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang berkualitas, dan informasi yang berkualitas akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran,” tegas Nursjamsi.
Melalui pembekalan ini, PUPR Kalsel berharap administrator SIPJAKI kabupaten/kota semakin cakap mengelola informasi jasa konstruksi. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan mendukung pemerintah dalam memantau perkembangan sektor konstruksi, mengevaluasi pembinaan, serta menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. (Adv pupr)
