KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah menyalurkan dana bantuan presiden (banpres). Yang peruntukkannya khusus penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
Terdapat lima kabupaten dan kota yang mendapatkan banpres karhutla dengan nilai Rp100 miliar. Yakni Tanahbumbu, Tanahlaut, Banjarbaru, Tapin dan Hulusungai Selatan. Termasuk BPBD Kalsel.
Tanahlaut kebagian Rp20 miliar, Banjarbaru dan Tapin masing-masing Rp15 miliar dan Hulusungai Selatan dan Tanahbumbu masing-masing dapat Rp10 miliar. Sedangkang Rp30 miliar sisanya untuk Pemprov Kalsel.
“Kami sudah menerima. Ini on proses realisasi,” ujar Kepala BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra.
Penyaluran banpres berdasarkan peninjauan Kementerian Kehutanan hingga 3 September lalu terkait daerah yang memerlukan bantuan untuk menanggulangi karhutla.
Dari data BPBD Kalsel, per 3 September 2026, luasan lahan terbakar di Tanahbumbu hanya 723,85 hektare dengan 231 kejadian dan 3.159 titik panas.
Sementara di Banjar pada waktu yang sama tercatat 2.737,51 hektare dengan 441 kejadian dan 2.614 titik panas.
Ronny menyebut Banpres ini berdasarkan usualan dari Kementerian Kehutanan sendiri.
Selain Banjar, kabupaten yang cukup terdampak dan luput dari banpres adalah Baritokuala (Batola). Belum lama tadi Batola mengalami karhutla hebat di sekitar kampus Uniska.
Saat itu api yang melahap lahan, membubung tinggi. Asap mengepul hingga ke langit dan membuat dampak ke masyarakat sekitar.
Kembali ke Kabupaten Banjar yang tidak mendapatkan Banpres. Sekdakab Banjar Yudi Andrea mengatakan, ada perbedaan data luasan lahan yang dimiliki pemkab dengan pemerintah pusat.
“Di tingkat pusat, kita (Banjar) disebut hanya sekitar dua hektare (luasan lahan terbakar),” katanya, pekan lalu.
Yudi bilang data luas lahan terbakar yang dimiliki pemerintah daerah telah diverifikasi.
Perbedaan Data
Angka tersebut, juga sejalan dengan data yang ada di BPBD Kalsel. “Kami tidak tahu bagaimana dan kenapa data luas karhutla di tempat kita tercatat hanya dua hektare,” katanya.
Sekdakab Yudi mengungkap bahwa Pemkab Banjar sebelumnya telah mengajukan permohonan bantuan untuk penanganan karhutla.
Atas arahan Bupati Banjar, dia bahkan mendatangi Kementerian Kehutanan pada 7 September 2026 untuk mempertanyakan sekaligus meminta dukungan melalui Banpres.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan data yang bersumber dari pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta data terpusat lainnya.
Menurut Yudi, pihak kementerian menerima dan memahami penjelasan yang disampaikan.
Namun, hingga kini Pemkab Banjar belum memperoleh jawaban tuntas mengenai alasan daerah tersebut tidak mendapatkan bantuan.
Sebagai informasi, per tanggal 12 Oktober 2026, luasan karhutla di Kalsel mencapai 27.049 hektare yang “hangus.”
Banjarmasin (24,35 hektare). Banjarbaru (3.320 hektare). Banjar (7.003 hektare). Tapin (2.680 hektare). Hulu Sungai Selatan (4.206 hektare).
Hulu Sungai Tengah (297 hektare). Tabalong (155 hektare). Hulu Sungai Utara (1.088 hektare). Balangan (577 hektare). Batola (3.261 hektare). Tanah Laut (3.516 hektare). Tanah Bumbu (723,85 hektare) dan Kotabaru (192,31 hektare).
