KALSELMAJU.COM, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanahlaut bersama TNI menggelar program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun 2026 di Desa Karang Rejo, Kecamatan Jorong. Bupati Tanahlaut Rahmat Trianto membuka langsung kegiatan tersebut di halaman UPTD SDN 4 Jorong, Selasa (13/10/2026).
Program ini akan menyasar pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
TMMD jadwalnya akan berlangsung hingga 11 November 2026. Sasaran fisik utamanya meliputi pengerasan jalan sepanjang 1.000 meter dengan lebar empat meter. Juga pemasangan box culvert, pembangunan siring, serta jembatan penyeberangan.
Program ini juga mencakup pembangunan rumah layak huni, pos keamanan lingkungan, rehabilitasi tempat ibadah dan fasilitas wudu, pembuatan sumur bor, pembenahan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), serta penanaman pohon untuk mendukung ketahanan pangan.
Pemkab Tanahlaut mengalokasikan anggaran Rp1,5 miliar untuk mendukung pelaksanaan TMMD. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan dana pendampingan Rp125 juta untuk menunjang sasaran tambahan.
Bupati Rahmat Trianto mengatakan TMMD merupakan bentuk kolaborasi pemerintah daerah dan TNI dalam mempercepat pembangunan pedesaan. Termasuk melalui peningkatan akses jalan dan jembatan yang mendukung mobilitas warga menuju kawasan pertanian dan perkebunan.
“Program ini tidak hanya berfokus pada percepatan fisik infrastruktur seperti jalan dan jembatan, namun juga mencakup sasaran nonfisik melalui kegiatan penyuluhan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ini merupakan bentuk kolaborasi strategis antara TNI dan pemerintah daerah,” tegas Bupati.
Ia mengajak seluruh unsur, termasuk TNI, Polri, aparatur pemerintah, dan masyarakat, berpartisipasi mendukung kelancaran program tersebut.
Pembukaan TMMD juga dirangkai dengan pelayanan publik gratis, meliputi perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), perpustakaan keliling, dan bazar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Usai upacara, Bupati bersama jajaran TNI-Polri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau sejumlah lokasi sasaran pembangunan fisik.
