KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok menjadi perhatian Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, saat mengecek Kios Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarbaru.
Dalam kunjungan tersebut, Lisa melihat langsung berbagai komoditas yang tersedia sekaligus menanyakan harga pangan yang dijual kepada masyarakat.
Berdasarkan data di kios, beras lokal asal Kecamatan Cempaka dijual Rp23 ribu per kilogram. Beras SPHP kemasan 5 kilogram dipasarkan Rp60 ribu per bungkus.
Sementara gula konsumsi Rp19 ribu per kilogram. Minyakita Rp18 ribu per liter dan Minyakita botol Rp19 ribu per liter.
Untuk harga telur ayam tercatat Rp27 ribu per kilogram, sedangkan telur itik Rp2.900 per butir.
Plt Kepala DKP3 Kota Banjarbaru, Wiwin Robiaty, menjelaskan beras lokal Cempaka harga jual Rp23 ribu per kilogram merupakan beras khusus dan bukan beras premium.
Beras tersebut berasal dari petani lokal Kecamatan Cempaka. Penjualan melalui kios pangan menjadi salah satu upaya pemerintah membuka akses pasar bagi hasil pertanian daerah.
“Beras ini merupakan beras khusus dari petani lokal Kecamatan Cempaka, bukan beras premium,” jelasnya.
Meski harga pengadaan dari distributor saat ini masih cukup tinggi, DKP3 berupaya agar harga jual di kios tetap berada di bawah harga pasar.
“Memang harga dari distributor yang kami dapat saat ini cukup tinggi. Tetapi kami tetap mengupayakan harga jual di kios berada di bawah harga pasar,” lanjutnya.
Surplus Bahan Pokok
Dari sisi ketersediaan, kondisi pangan di Banjarbaru juga relatif aman. Data laporan enumerator stok dan pasokan per September 2026 menunjukkan ketersediaan beras mencapai 1.829 ton, sedangkan kebutuhan bulanan sekitar 1.406,56 ton.
Dengan demikian, terdapat surplus beras sekitar 422,44 ton.
Ketersediaan gula konsumsi mencapai 340 ton dengan kebutuhan 138,39 ton. Minyak goreng tersedia 325,82 ton dari kebutuhan 216,37 ton. Sedangkan telur ayam tersedia 297,46 ton dari kebutuhan sekitar 210,44 ton.
Kondisi tersebut menunjukkan pasokan sejumlah komoditas utama masih mencukupi. Namun, pemerintah tetap menaruh perhatian pada harga pasaran.
Lisa menegaskan, tugas pemerintah bukan hanya memastikan pangan tersedia, tetapi juga memastikan masyarakat mampu membelinya.
“Jangan sampai pangan itu ada, tetapi masyarakat sulit mendapatkannya karena harganya tidak terjangkau,” tegas Lisa.
Menurutnya, keberadaan Kios Pangan DKP3 dan Gerakan Pangan Murah (GPM) harus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga akses pangan masyarakat.
“DKP3 bukan hanya soal menyalurkan bantuan. Kita juga harus menjaga piring makan masyarakat. Artinya, pangan tersedia, harganya terjangkau, dan juga harus memperkuat produksi pangan lokal,” katanya.
Lisa juga meminta agar hasil produksi petani lokal mendapat ruang pemasaran yang lebih luas.
“Petani lokal harus kita beri ruang. Kalau hasil pertanian mereka bisa masuk ke kios pangan, masyarakat mendapatkan pangan dan petani juga mendapatkan pasar,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DKP3 Banjarbaru akan menyiapkan Gerakan Pangan Murah Bersubsidi untuk membantu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus melakukan pemantauan harga secara berkala.
DKP3 juga akan mendorong kerja sama dengan Gapoktan se-Kota Banjarbaru melalui perjanjian kesepakatan sebagai pemasok Kios Pangan.
