KALSELMAJU.COM, PARINGIN – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Balangan, Saiful Arif, menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) se-Pulau Kalimantan yang berlangsung di Ballroom TreePark Hotel, Banjarmasin, Kamis (16/7/2026).
Rakorwil tersebut mengangkat tema “Momentum Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah Asimetris serta Penguatan Kelembagaan DPRD demi Tata Kelola yang Lebih Baik.”
Saiful Arif menilai rencana penyempurnaan regulasi pemerintahan daerah harus selaras dengan penguatan kedudukan dan kewenangan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah.
Menurutnya, dalam forum yang menghadirkan pimpinan, anggota, dan sekretariat DPRD dari berbagai kabupaten di Kalimantan. Sehingga menjadi wadah strategis untuk menyatukan pandangan sekaligus meningkatkan kapasitas dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Kami mendapatkan arahan langsung dari narasumber berwenang. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, DPD RI, KPK, Kejaksaan Agung, hingga Polri. Materi sangat relevan dengan tantangan yang kami hadapi di daerah. Sehingga menjadi bekal berharga untuk meningkatkan kinerja DPRD Balangan,” ujar Saiful Arif.
Terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia berharap perubahan regulasi tersebut dapat memberikan ruang kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah. Serta memperjelas pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, pembagian kewenangan yang jelas akan mempercepat pelaksanaan pembangunan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Saiful Arif juga mendorong agar hasil Rakorwil ADKASI menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan. Sekaligus menjadi pijakan bagi DPRD Kabupaten Balangan untuk terus meningkatkan kapasitas, integritas, dan profesionalisme anggotanya.
“DPRD harus tampil lebih tangguh dan responsif. Kami berkomitmen membawa nilai-nilai dari forum ini ke Balangan demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Rakorwil ADKASI se-Kalimantan berlangsung selama tiga hari, 15–17 Juli 2026. Dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama sejumlah pejabat tinggi lembaga negara serta pakar tata pemerintahan.
