KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menilai 208 sekolah dasar (SD) negeri sudah melebihi kebutuhan. Fenomena minimnya murid baru setiap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi perhatian serius dan mendorong wacana regrouping sekolah.
Plt Kepala Bidang Pembina SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Faisal Rachman, menegaskan bahwa jumlah SD negeri saat ini terlalu banyak. “Idealnya jumlah SD negeri di Banjarmasin berada di bawah 150 sekolah,” ujarnya, Selasa (7/7/2026).
Menurut Faisal, minimnya jumlah murid baru bukan hanya karena persaingan dengan sekolah swasta dan madrasah. Tetapi juga karena jumlah anak usia sekolah di beberapa wilayah terus menurun. Banyaknya SD negeri juga membuat sebaran peserta didik menjadi tidak merata.
Kondisi ini telah menjadi persoalan berulang setiap tahun. Selain itu, dinas juga menghadapi kekurangan tenaga pendidik dan kepala sekolah akibat banyaknya pejabat yang memasuki masa pensiun.
“Kekurangan kepala sekolah sekitar 30 orang karena banyak yang pensiun,” ujar Faisal.
Regrouping Jadi Solusi Realistis
Regrouping dinilai menjadi solusi paling realistis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah. Selain mengatasi kekurangan siswa, regrouping juga mempermudah sekolah memperoleh bantuan pembangunan dan rehabilitasi yang selama ini mempertimbangkan jumlah peserta didik.
“Dengan regrouping maka jumlah muridnya bertambah. Pengelolaan sekolah untuk mengejar berbagai program maupun perbaikan fasilitas juga bisa lebih cepat,” jelasnya.
Faisal menegaskan bahwa regrouping tidak akan berlaku secara menyeluruh dalam waktu singkat. Proses ini akan terlaksana secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing sekolah. Pada tahap awal, dinas menargetkan lima hingga sepuluh sekolah sebagai prioritas penataan.
“Tidak mungkin 208 sekolah langsung regrouping menjadi sekitar 150. Prosesnya bertahap,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa regrouping juga tidak selalu menggabungkan dua sekolah menjadi satu lokasi, tetapi bisa tetap dua sekolah dengan satu kelembagaan agar pengelolaannya lebih efisien.
