KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, membuka sosialisasi perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial melalui Digital Public Infrastructure (DPI) 2026, Senin (18/5/2026). Banjarmasin menjadi salah satu dari 41 kabupaten/kota di Indonesia yang dipilih mengimplementasikan program nasional ini.
Yamin menegaskan bahwa digitalisasi perlindungan sosial merupakan langkah strategis meningkatkan kualitas pelayanan publik. Khususnya penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi agar tidak berjalan secara ego sektoral.
“Kita berharap digitalisasi perlindungan sosial ini mampu memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Plt Kepala Dinas Sosial Banjarmasin, Jefrie Fransyah, mengungkapkan bahwa pengelolaan data dan penyaluran bansos selama ini masih secara konvensional. Kondisi ini menimbulkan berbagai celah, mulai dari tumpang tindih penerima manfaat. Verifikasi yang lamban, keterlambatan penyaluran, hingga minimnya pengawasan secara real-time.
Melalui sistem DPI, seluruh data bantuan sosial seperti PKH, BSU, bantuan pangan, dan bantuan sosial tunai akan terintegrasi dalam satu sistem yang lebih presisi dan terpantau.
“Kami berupaya memutus rantai ini agar penyaluran bantuan menjadi lebih akurat dan transparan,” ujar Jefrie.
Ia berharap sistem ini menghadirkan peta kemiskinan yang lebih akurat sekaligus memastikan bantuan sosial benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
