KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Satgas Bakar Minyak (BBM) Kalsel yang terdiri pemerintah provinsi, Polda Kalsel dan TNI melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Banua, Kamis (14/5/2026).
Sidak kali ini merupakan buntut dari aksi ratusan sopir truk yang melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, Rabu (13/5/2026).
Inspeksi mendadak ini untuk mengecek secara langsung keluhan para sopir terkait penyelewengan BBM bersubsidi. Termasuk dugaan solar yang harganya melebihi harga tera, pada aksi unjuk rasa kemarin.
“Langkah ini tindak lanjut instruksi Gubernur untuk memastikan distribusi solar subsidi berjalan tepat sasaran dan bebas dari praktik mafia BBM,” papar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor.
Sidak dilakukan di lima SPBU AKR dan dua SPBU Pertamina yang berada di Banjarmasin dan Banjar.
“Ini (sidak) tidak hanya untuk memantau distribusi BBM, tetapi juga mendengar langsung keluhan para sopir truk di lapangan,” jelas Ariadi.
“Kami melihat langsung proses pengisian solar subsidi ke kendaraan angkutan dan berdialog dengan sopir yang mengantre. Ini bentuk keseriusan pemerintah merespons keresahan masyarakat,” sambungnya.
Sayang, dalam sidak tersebut, tim belum menemukan adanya praktik pungli maupun penyalahgunaan distribusi biosolar subsidi. Padahal, pada aksi kemarin, para sopir terang-terangan menyampaikan jika harga solar di SPBU mencapai Rp12 ribu. “Kalau di eceran, bisa tembus Rp20 ribu,” seru salah sopir dari Hulu Sungai Selatan, yang berdemo kemarim.
Satgas BBM Lakukan Sidak Berkala
Meski demikian, pemerintah memberikan peringatan keras kepada pengelola SPBU agar tidak bermain-main dengan distribusi BBM bersubsidi.
Pengawasan dari satgas BBM akan terus dilakukan secara berkala, baik terbuka maupun tertutup. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas hingga pencabutan izin usaha akan diterapkan.
Adapun Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Ahmad Bagiawan, meminta seluruh pengelola SPBU mendukung terciptanya distribusi BBM yang sehat dan transparan.
Menurutnya, para sopir truk yang menggantungkan pekerjaan di jalan tidak boleh menjadi korban praktik penyalahgunaan BBM subsidi.
“Tujuan kami menjaga distribusi ini agar tidak memicu gejolak sosial dan aktivitas ekonomi tetap berjalan lancar,” sahut Bagiawan.
Sidak ini juga menjadi jawaban atas tuntutan para sopir truk se-Kalsel yang sehari sebelumnya mendesak pembentukan satgas BBM.
Selain pengawasan langsung di SPBU, satgas juga memastikan penerapan sistem barcode dalam distribusi biosolar subsidi telah berjalan guna meningkatkan transparansi dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
