KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pempro) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar. Sebagai tahap awal pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Kodam) di Banjarbaru.
Keperluan dana pembangunan Kodam di Banjarbaru mencapai Rp300 miliar. Tanggungan pemerintah daerah sebesar Rp120 miliar. Anggaran 50 persennya menjadi beban APBN melalui Kementerian Pertahanan.
Tahap pembanguan saat ini proses kontrak dengan penyedian. Pembangunan fisik kemungkinan dalam waktu dekat. Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaraan Ruang (PUPR) Kalsel masih menunggu konfirmasi. Penentuan jadwal seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) dari jajaran Kodam. Secara administratif proyek tersebut telah siap.
“Pembangunan tahap pertama belum dapat menyelesaikan seluruh bangunan sesuai rencana karena keterbatasan anggaran yang tersedia,” kata Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Ryan Tirta Nugraha, Kamis (16/4/2026).
Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS), total kebutuhan anggaran pembangunan Kodam mencapai sekitar Rp300 miliar. Pembiayaan proyek tersebut terbagi antara Kementerian Pertahanan dan pemerintah daerah dengan komposisi 50 persen 50 persen.
Di sisi pemerintah daerah, kontribusi anggaran juga melibatkan 13 kabupaten/kota se Kalsel.
Dari skema tersebut, porsi anggaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di tingkat provinsi sekitar Rp120 miliar. Sementara sisanya melalui dukungan pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk hibah.
Namun untuk tahap awal, anggaran Rp50 miliar masih bersumber dari pemerintah provinsi, dengan harapan pada tahun berikutnya akan ada tambahan anggaran sesuai kebijakan pimpinan.
Pembangunan Kodam dengan Sekma Singgle Years
Terkait mekanisme pelaksanaan, pembangunan Kodam dengan skema single-year, bukan proyek multi-years.
Artinya, setiap tahap pembangunan selesai dalam satu tahun anggaran, kemudian lanjut pada tahap berikutnya sesuai ketersediaan dana.
“Untuk konsep bangunan, desain mengacu pada prototipe dari pihak Kodam,” jelas Ryan.
Kompleks tersebut akan memiliki beberapa massa bangunan utama, termasuk gedung markas setinggi lima lantai beserta fasilitas pendukung yang dibutuhkan.
Adapun lokasi pembangunan berada di kawasan perkantoran Gubernur Kalsel dengan luas sekitar 10 hektare, tepatnya berseberangan dengan rencana kantor Dinas Perhubungan, yang saat ini masih dimanfaatkan sebagai lapangan tembak oleh pihak Kodam.
“Dengan kontrak yang telah berjalan, pelaksanaan pembangunan fisik dalam waktu dekat,” paparnya.
Sementara itu, fasilitas penunjang seperti penataan kawasan atau landscape pengerjaannya secara bertahap sesuai pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan Kementerian Pertahanan.
