KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Di tengah meningkatnya ancaman kebocoran data dan serangan siber yang menyasar lembaga pemerintahan, Pemerintah Kota Banjarmasin mengambil langkah serius untuk memperkuat keamanan informasi di lingkungan kerja.
Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Pemkot menggelar Sosialisasi Keamanan Informasi bagi aparatur sipil negara (ASN) di Aula Kayuh Baimbai, Selasa (7/10).
Acara ini dibuka oleh Plt. Asisten 3 Administrasi Umum Setdako Banjarmasin, Jefrie Fransyah, membuka acara ini. Ia menegaskan bahwa keamanan informasi bukan sekadar tanggung jawab teknis, tetapi merupakan kewajiban moral seluruh aparatur.
“Sering kali kebocoran data terjadi bukan karena sistem yang lemah, tetapi karena kelalaian manusia. Oleh karena itu, budaya kerja yang hati-hati, teliti, dan taat etika digital harus menjadi karakter ASN Banjarmasin,” ujar Jefrie.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari strategi Pemkot dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan data di era digital.
Kepala Diskominfotik Banjarmasin, Windiasti Kartika, menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari transformasi digital yang beretika dan bertanggung jawab.
“Kami ingin setiap ASN benar-benar paham bagaimana mengelola, menyimpan, dan menggunakan data pemerintahan dengan aman. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret membangun pertahanan digital,” tegasnya.
Windi juga menambahkan bahwa upaya ini merupakan tindak lanjut dari regulasi nasional, yakni UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE, serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Kedua undang-undang ini menjadi dasar hukum penting dalam mewujudkan pemerintahan digital yang aman dan terpercaya.
Ia pun berharap, melalui kegiatan ini, para peserta mampu menerapkan prinsip-prinsip keamanan data. (Arum)
